Kebakaran Di Kantor KPU Buru Komisi II DPR Minta Polri Usut Tuntas

Bagikan

Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Komisi II DPR RI juga akan meminta kepada lembaga auditor negara, dalam hal ini BPK Republik Indonesia, untuk melaksanakan audit investigatif.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendesak pihak kepolisian untuk menyelidiki secara menyeluruh insiden pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru di Provinsi Maluku.

"Pertama-tama, berkaitan dengan pembakaran tersebut, harus ditindak secara hukum dengan transparan dan adil. Perlu diperiksa siapa saja yang terlibat, tidak hanya anggota sekretariat, tetapi juga komisioner yang mungkin terlibat dalam kejadian tersebut," ungkap Rifqinizamy saat dihubungi di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

Jika memang ada penyalahgunaan anggaran dalam pemilu, jelas Rifqinizamy, maka di samping proses hukum yang harus dilaksanakan, Komisi II DPR RI akan meminta KPU RI lewat Sekretariat Jenderal KPU RI dan Inspektorat Jenderal KPU RI untuk melakukan audit internal.

Komisi II DPR RI juga akan meminta kepada lembaga auditor negara, dalam hal ini BPK Republik Indonesia, untuk melaksanakan audit investigatif. Ini bukan hanya terkait KPU Buru, melainkan juga seluruh penggunaan anggaran pemilu legislatif, pemilu presiden, dan khususnya pilkada yang menggunakan dana hibah dari provinsi, kabupaten, serta kota.

"Ini kami harapkan akan menjadi pembuka kotak Pandora jika terjadi penyelewengan," kata Rifqinizamy.

Hal lain yang juga menjadi perhatiannya adalah soal tata keuangan pemilu. Menurutnya jika memang ditemukan masalah dalam soal pengelolaan keuangan pemilu, maka hal itu juga harus menjadi bahan evaluasi.

"Jika memang tata kelola keuangan kepemiluan kita bermasalah, ini akan menjadi bahan penting bukan hanya bagi evaluasi kepemiluan, tetapi juga bagi penyusunan sejumlah kebijakan termasuk revisi terhadap sejumlah paket undang-undang politik, yang didalamnya ada revisi terhadap undang-undang pemilu kita ke depan," tuturnya.

Sebagai informasi, Kepolisian Resort (Polres) Buru mengamankan pelaku pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang terjadi pada 28 Februari 2025.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polres Buru menetapkan tiga tersangka, yakni berinisial RH (48) yang merupakan bendahara KPU, SB (45) mantan Komisioner PPK Fenaleisela, dan AT (42).

Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, di Ambon, Sabtu, menjelaskan, motif di balik aksi pembakaran tersebut adalah untuk menghindari pemeriksaan dan pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 senilai Rp33 miliar.

“Motifnya adalah untuk menghindari pemeriksaan penggunaan anggaran Pilkada 2024 dari KPU RI. Para pelaku berupaya menghilangkan dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran,” kata Kapolres pada Sabtu (19/4).

Ia mengungkapkan, RH disebut sebagai dalang utama yang merancang aksi pembakaran sekaligus menyiapkan logistik. Sementara eksekutor lapangan adalah AT, yang dibantu oleh SB.

#KomisiII #DPR #Polri #Kantor #KPU #Buru

09 April 2025

Lucky Hakim Akan Temui Dedi Muyadi Hari Ini: Menghadap Pak Gubernur

04 September 2023

Batal lapor ke Bareskrim Polri, Sahroni Nasdem: SBY bohong

28 April 2025

Masalah Kembali Muncul, Badan Gizi Nasional Wajib Evaluasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

09 September 2024

Tegas, KPK Harus Berani Periksa Kaesang Sebagai Anak Jokowi dan Ketum PSI

13 Maret 2025

Disertasi Bahlil Belum Diakui Secara Akademis, UI: Tuntutan Pembatalan Tak Relevan

17 Maret 2025

Ramai Tolak #RUUTNI, TNI Janji Penempatan Jabatan Sipil Diatur Ketat, Jamin tak Ada Dwifungsi?