Foto: Ilustrasi pelajar di Papua menikmati program makan bergizi gratis (MBG)
Pelaksanaan MBG yang masih terdapat banyak kendala. Mulai dari mitra dapur yang belum menerima pembayaran hingga insiden keracunan yang dialami oleh siswa di sekolah.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa merekomendasikan agar Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap masalah pelaksanaan MBG yang masih terdapat banyak kendala. Mulai dari mitra dapur yang belum menerima pembayaran hingga insiden keracunan yang dialami oleh siswa di sekolah.
“Saya rasa evaluasi itu penting. MBG ini merupakan salah satu program unggulan dari Presiden RI Prabowo dan Gibran yang seharusnya bisa lebih ditingkatkan,” ujar Herry ketika dihubungi oleh Inilah.com, Minggu (27/4/2025).
Apabila pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, isu ini akan menjadi masalah serius yang berpengaruh terhadap pelaku UMKM sebagai mitra yang turut terimbas.
“Tentu angka kemiskinan akan meningkat karena kerja sama yang terjalin tidak berjalan secara maksimal,” tambahnya menegaskan.
Oleh karena itu, Herry menganggap perlu untuk mempertimbangkan kembali dengan seksama solusi dari pelaksanaan program unggulan Prabowo Subianto tersebut.
“Misalnya langsung mengucurkan subsidi atau kolaborasi dengan program lainnya, seperti koperasi desa yang dapat dimaksimalkan untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelas Herry.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pengelolaan program MBG harus dilakukan secara transparan, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah.
"Aspek higienis dan kandungan gizi dalam makanan yang disajikan melalui program MBG sangat penting," ujar Bima Arya dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
Penegasan tersebut disampaikan Wamendagri saat meninjau pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar (SD) Negeri 015 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud.
Bima Arya menilai program MBG harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, sehingga pemasok bahan makanan dan penyedia jasa katering juga harus berasal dari daerah setempat.
"Prinsip utama yang harus dijaga adalah kualitas gizi untuk anak-anak dan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.