Wow, Indikasi Korupsi Kuota Haji Bisa Menyasar Kemenag, Agen Travel hingga DPR

Bagikan

Foto: Getty

Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik ??Komisi Pemberantasan Korupsi , menyebutkan (KPK) bisa saja melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi dalam pengalihan slot jemaah haji reguler ke ONH Plus Haji

Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik ??Komisi Pemberantasan Korupsi , menyebutkan (KPK) bisa saja melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi dalam pengalihan slot jemaah haji reguler ke ONH Plus Haji, katanya.

"Jadi siapa saja baik pihak Kemenag, baik pihak swasta ya, itu juga bisa dijerat kalau memang ada korupsinya. Jadi tidak harus satu pihak saja, kedua belah pihak juga bisa," kata Yudi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Mengenai kabar adanya biaya yang dibayarkan oleh pihak tertentu kepada anggota DPR, berkenaan jatah kuota haji ONH Plus ini juga perlu diusut oleh KPK.

"Sekarang kan tinggal dibuktikan saja, apakah benar ada isu tersebut dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, terhadap pihak-pihak terkait dari kuota tersebut," ujar dia.

KPK, kata Yudi, tentu dapat membongkar hal ini, karena lembaga antirasuah tersebut tentu memiliki sarana dan prasarana yang mendukung.

"KPK yang bisa membongkarnya sebagai penegak hukum, karena mereka punya personel, punya kewenangan, punya perangkat IT, punya tindakan-tindakan hukum yang legal," tutur Yudi.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” kata Luluk kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Pengawasan Haji DPR. "Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi," ucap dia.

Untuk mendalami indikasi itu, kata Luluk, Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI akan memanggil para pihak terkait. "Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” katanya.

Diketahui, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024), menyetujui pembentukan Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji.

#Korupsi #KuotaHaji #AgenTravel #DPR

29 Mei 2024

Menyusul Spanyol, Indonesia Sambut Keputusan Norwegia Akui Kemerdekaan Palestina

08 September 2023

Cak Imin berterus terang setelah 5 jam diperiksa KPK, Ini Yang Ia Katakan

02 Januari 2025

Tanggap Ancaman Terorisme, BNPT akan Segera Bangun Pusat Kesiapsiagaan Nasional

29 November 2024

Kementerian Transmigrasi dan LPDP siapkan Beasiswa Untuk Generasi muda Mengabdi Di Kawasan Transmigr

21 April 2025

Usulan Soeharto Jadi Pahlawan, Pemerintah Akan Jajak Pendapat Ke Masyarakat

29 Mei 2024

Kasus COVID-19 Terdeteksi di Singapura, Indonesia Mulai Waspada