Berbeda Dengan Golkar Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP tak Mau Terburu-buru

Bagikan

Foto: Inilah.com/ Syahidan

Ketua DPP Partai PDI Perjuangan (PDIP) Dedi Sitrus mengatakan partainya tidak terburu-buru mengikuti keinginan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan pimpinan daerah DPRD

Ketua DPP Partai PDI Perjuangan (PDIP) Dedi Sitrus mengatakan partainya tidak terburu-buru mengikuti keinginan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan pimpinan daerah DPRD. Pihaknya berencana mempelajari pernyataan tersebut secara detail.

“Soal Pilkada yang akan dipilih DPRD, saya kira kita di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru,” kata Dedi di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (12/ 13/). 2024).

"Nanti kita lihat apakah usulan Presiden itu benar-benar layak dan dilaksanakan,' lanjutnya. Meski demikian, ia menegaskan, PDIP pada dasarnya ingin menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) langsung yang kedaulatannya diserahkan kepada rakyat.

"Tapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote," ujar dia.

Soal alasan pilkada berbiaya tinggi yang melatarbelakangi wacana kepala daerah dipilih DPRD, menurutnya tidak akan terjadi apabila suatu partai politik memiliki basis dukungan di akar rumput yang kuat.

Ia menilai, politik berbiaya tinggi terjadi karena ada pihak-pihak yang serakah mencari kekuasaan.

"Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar kan begitu logikanya," kata Dedy.

Menurut Dedy, masih banyak cara lainnya untuk menurunkan tingginya biaya pilkada. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana keseriusan pemerintah tidak membuat pesta demokrasi berjalan ugal-ugalan seperti yang terjadi belakangan ini. Di sisi lain, PDIP akan melakukan kajian mendalam apabila revisi UU Pilkada digulirkan.

"Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung. Misalnya, itu kan ada berbagai kajian, teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu," bebernya.

Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul, usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita....," kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

#kepaladaerah #dprd #pdip #pilkada #pilkada2024 #kpu #bawaslu

20 Agustus 2024

Indikasi Masuk Unsur Pidana, Polisi Wajib Usut Kasus Pencatutan NIK Dharma-Kun

19 Februari 2024

Data Sirekap KPU Buat Gaduh, Ini Kata Ahli

11 Juni 2024

Bela Ketum Mardiono, Jubir PPP Minta Kader Fokus Jelang Pilkada

23 Juni 2024

Mantan Menteri BUMN Era Soeharto Tanri Abeng Meninggal Dunia

28 Juni 2024

Bantah Jokowi Majukan Namanya di Pilgub Jakarta, Kaesang: Kebohongan Publik

29 Januari 2025

Mayoritas Gen Z Puas dengan Kinerja Pemerintahan Prabowo Di 100 Hari Pertama