DPR Tegaskan Kenaikan Gaji Harus Berbanding Lurus dengan Peningkatan Kualitas Guru

Bagikan

Foto: Antara

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan, adanya kebijakan baru pemerintah terkait kenaikan gaji guru, tentu harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas yang dimiliki guru

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan, adanya kebijakan baru pemerintah terkait kenaikan gaji guru, tentu harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas yang dimiliki guru.

Dia menegaskan tantangan ke depan dalam dunia pendidikan akan menjadi semakin berat dan kompetitif.

Dengan demikian, para guru harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama terkait dengan perkembangan dunia digital yang begitu pesat.

Lalu memandang guru harus mengikuti perkembangan media digital dan memanfaatkannya dalam pembelajaran.

"Sebab, guru merupakan ujung tombak dalam pendidikan. Guru yang mempunyai kemampuan mengajar dengan baik, maka para siswa juga akan mudah memahami ilmu yang disampaikan," ucapnya.

Gaji Guru non ASN yang Belum Lulus Sertivikasi Harus Diperhatikan
Selain menaikkan gaji guru ASN dan non ASN yang lulus sertifikasi, pemerintah juga harus memberikan perhatian bagi guru non ASN yang belum lulus sertifikasi.

Pemerintah, perlu mendorong para guru honorer agar mengikuti sertifikasi sehingga kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan.

“Kondisi guru honorer sangat memprihatinkan. Gaji mereka sangat kecil. Padahal, banyak dari mereka yang sudah lama menjadi guru. Pemerintah juga harus memberi perhatian kepada mereka,” katanya.

Lalu berharap rencana pemerintah untuk melaksanakan pendidikan profesi guru (PPG) bagi 806.486 guru bisa terlaksana pada tahun depan. Saat ini, terdapat 1.932.66 guru yang bersertifikat pendidik atau 64,4 persen dari total guru yang ada.

#DPR #Gaji #Kualitas #Guru #pendidikan #kemendikbud #prabowo

21 April 2025

Penyediaan Pasokan Pangan MBG Harus Terapkan Standar Halal

21 Maret 2025

Jelang Arus Mudik, Polda Jabar Batasi Kendaraan Berat Mulai 24 Maret

30 Mei 2024

Program Tapera Sedot Pekerja Gaji UMR, Ekonom: Tanda Keuangan Negara Sedang Tak Baik

21 April 2025

Kementerian Kesehatan Kecam Overtime Bagi PPDS: Tak Manusiawi

16 Juli 2024

OJK Setujui Pinjol Capai Limit Rp10 Miliar, DPR Minta Prioritaskan Perlindungan Masyarakat

21 Mei 2024

Persiapan World Water Forum ke-10 Di Bali, Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas