Evaluasi Sirekap Menjelang Pilkada 2024, Bawaslu: Jangan Sampai Gaduh

Bagikan

Foto: bawaslu.go.id

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki Sistem Informasi Umum (Sirekap) yang akan digunakan pada Pilkada 2024 mendatang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki Sistem Informasi Umum (Sirekap) yang akan digunakan pada Pilkada 2024 mendatang.

Anggota Bawasuru RI Harwin JH Maronda mengingatkan kita untuk tidak mempermasalahkan penggunaan Shirecup di kemudian hari.

“Memang harus dibuat sebaik mungkin supaya nantinya, jangan, informasi ini jadi disinformasi atau membuat kegaduhan,” ujar Herwyn dikutip Senin (15/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengakui bahwa Sirekap merupakan alat bantu informasi terkait data pemilihan. Meskipun begitu, Herwyn berharap adanya transparansi yang lebih dalam penggunaannya ke depan.

Transaparansi itu, tambah Herwyn, untuk mencegah adanya kecurangan data nanti, agar tak seperti gelaran pemilu 2024 sebelumnya.

“Nah mudah-mudahan kawan-kawan KPU, tujuan awalnya baik tetapi dia harus dibarengi dengan perbaikan sistem. Supaya sistem ini benar-benar di kita semua termasuk aktivitas Bawaslu dalam memastikan misalnya, dalam hasil pemilihan apakah sudah sesuai ketentuan itu bisa menjadi data pembanding bagi kita,” jelas Herwyn.

Sebelumnya, Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan bahwa pihaknya terus memperbaiki penggunaan Sirekap mendatang.

“Insya Allah (Sirekap) kita pakai dengan catatan yang sudah-sudah, mana yang harus kita perbaiki dan seterusnya,” jelas Afif, Jumat (12/7/2024).

Afif mengaku pihaknya sedang menyiapkan segala perbaikan dan juga konsultasi bersama dengan pemerintahan terkait evaluasi penggunaan sistem tersebut.

#Sirekap #Pilkada #2024 #Bawaslu #pemilu #kpu #pemerintah

14 April 2025

Soal Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Prabowo: Sebatas Wacana dan Harus di Konsultasikan

18 Mei 2024

Yusril Ihza Mahendra Mundur Dari Ketua Umum PBB: Akan Tetap Aktif Diluar Partai

21 April 2025

Kebakaran Di Kantor KPU Buru Komisi II DPR Minta Polri Usut Tuntas

13 Maret 2025

Disertasi Bahlil Belum Diakui Secara Akademis, UI: Tuntutan Pembatalan Tak Relevan

29 November 2024

Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Terhitung Rendah, Komisi II DPR Cermati Kaitan dengan Penyelen

09 April 2025

Usulkan Satgas Khusus, Komisi VII DPR Minta Tarif Trump Jadi Momen Reformasi Kebijakan Impor