Berlibur Tanpa Izin, Wamendagri Tetap akan Panggil Lucky Hakim

Bagikan

Foto: Inilah.com/Syahidan

Kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) harus mendapatkan izin dari Mendagri sebelum berpergian ke luar negeri

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan Bupati Indramayu Lucky Hakim sudah meminta maaf usai pelesiran ke Jepang tanpa izin dari Kemendagri.

Bima Arya menyebut, pihaknya tetap akan memanggil Lucky untuk memberikan penjelasan langsung soal aksi tak terpujinya berlibur tanpa izin.

"Pak bupati sudah komunikasi dan sampaikan permohonan maaf. Tapi kami minta beliau ke Kemendagri untuk jelaskan secara langsung," kata Bima Arya, Senin (7/4/2025).

ia mengatakan kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) harus mendapatkan izin dari Mendagri sebelum berpergian ke luar negeri. Dia mengatakan hal itu sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dia mengatakan ada sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melanggar aturan tersebut. Kemendagri akan melakukan pemanggilan terlebih dulu untuk meminta penjelasan Lucky Hakim.

"Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota," ucapnya.

Aksi liburan diam-diam ke Jepang ini diunggah di media sosial dan mendapat sindiran langsung dari Dedi. Parahnya, eks Bupati Purwakarta ini sempat beberapa kali mengirimkan pesan singkat WhatsApp (WA) namun tak digubris Lucky.

"Enggak ada (izin), pemberitahuan ke saya juga enggak ada. Lucky Hakim ke saya WhatsApp (WA), ke Jepang enggak ada. Malah beberapa kali saya WA enggak direspons. Saya kan suka memberitahu kegiatan, ada ini, itu, enggak direspons. Pas buka WA ternyata di Jepang," ujar Dedi, Minggu (6/4/2025).

Dia menegaskan, bupati dan wali kota seharusnya dalam momentum Lebaran ini berada di daerahnya untuk bersilaturahmi dengan warganya, bukan justru berangkat ke luar negeri tanpa izin.

Dedi menekankan, kepala daerah wajib memantau arus lalu lintas dan menjaga agar tidak terjadi kecelakaan.

"Kemudian juga berbagai problem bisa terjadi ketika Lebaran, arus macet kemudian berbagai peristiwa sering terjadi situasi juga makanya harus standby. Apalagi keluar negeri tanpa izin," ucapnya.

Dedi menilai, perbuatan Lucky Hakim ini berpotensi melanggar undang-undang yang di dalamnya ada ancaman pemberhentian selama tiga bulan.

"Saya sampaikan ke Kemendagri. Ada di undang-undangnya itu, dilihat di undang-undang diberhentikan selama tiga bulan. Ada di situ," katanya.

Diketahui, momen Lucky ke Jepang diunggah di media sosial Instagram pribadinya. Dalam unggahan, tampak dia sedang turun dari mobil.

Terlihat Bupati yang juga artis ini mengenakan pakaian khas Jepang. Perjalanan tersebut, diduga tidak memiliki izin dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dan dinilai melanggar perundang-undangan. Bukan cuma ke Gubernur, Lucky juga disebut tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kelakuan Lucky Hakim itu bertolak belakang dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Dalam surat edaran itu, kepala daerah dilarang bepergian ke luar negeri saat libur Lebaran karena harus mengurus berbagai hal terkait dengan perayaan hari besar umat Islam ini.

#Wamendagri #LuckyHakim #pemprovjabar #kabindramayu #regional #pemerintah

13 Desember 2024

Megawati Singgung Program MBG, NasDem-Demokrat Kompak Membela

05 November 2023

Luhut Buka Suara, Gibran Disebut Tak Pantas Jadi Cawapres

13 Juli 2024

Sandiaga Tunggu Perintah dari PPP untuk Maju di Pilgub Jabar

23 Agustus 2024

Sufmi Dasco: DPR RI dan Pemerintah Akan Tunduk Putusan MK

14 Juli 2024

Adik Kandung Mensesneg Siap Maju di Pilbup Bojonegoro Di Pilkada 2024

05 Oktober 2023

Khofifah Kandidat Kuat menjadi pendamping Ganjar, Siap bertemu Megawati