Golkar Kritik KPU: Dokumen Dasar Capres-Cawapres Harus Terbuka untuk Publik

Bagikan

Foto: (Foto: Inilha.com/ Reyhaanah A)

Partai Golkar menilai KPU tidak seharusnya menyembunyikan dokumen dasar capres-cawapres seperti ijazah dan rekam jejak. Golkar menegaskan transparansi informasi publik penting untuk menjaga kepercayaan pemilih dan kualitas demokrasi.

Jakarta – Partai Golkar menegaskan pentingnya keterbukaan informasi terkait dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak seharusnya menyembunyikan informasi dasar seperti ijazah, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan rekam jejak calon dari publik.

Menurut Doli, informasi dasar tersebut merupakan hak masyarakat untuk mengetahui latar belakang sosok yang akan memimpin bangsa. “Publik berhak tahu informasi dasar dari calon presiden dan wakil presiden. Itu bagian dari transparansi demokrasi,” ujarnya, dikutip dari Inilah.com.

Kritik terhadap KPU

Golkar juga mengkritisi Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang memasukkan 16 jenis dokumen persyaratan capres-cawapres ke dalam kategori informasi publik yang dikecualikan. Dokumen itu meliputi ijazah, identitas pribadi, laporan harta kekayaan, surat keterangan kesehatan, hingga catatan kepolisian.

Ahmad Doli menilai keputusan tersebut diambil tanpa konsultasi dengan DPR, padahal sesuai aturan, pembahasan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu seharusnya melalui rapat bersama antara KPU, DPR, dan pemerintah. “Seharusnya ada konsultasi dengan Komisi II DPR sebelum menetapkan kebijakan yang begitu penting,” tegasnya dalam wawancara dengan MetroTVNews.

Dokumen Mana yang Layak Dikecualikan?

Anggota Fraksi Golkar DPR, Ahmad Irawan, menambahkan bahwa keterbukaan dokumen calon presiden dan wakil presiden sangat penting selama proses pemilu berlangsung agar publik bisa memberi masukan. Namun, ia menilai setelah pemilu usai dan para calon sudah tidak lagi berstatus peserta, maka wajar bila beberapa dokumen bersifat pribadi bisa dikecualikan dari akses publik.

“Selama proses pemilu, dokumen capres-cawapres harus terbuka. Setelah itu, barulah bisa ada pengecualian untuk melindungi privasi,” kata Irawan, dikutip dari DetikNews.

Transparansi untuk Demokrasi

Golkar menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap publik. Dengan transparansi, masyarakat dapat memastikan calon pemimpin bangsa memiliki rekam jejak yang bersih dan kredibel.

#Golkar #KPU #CapresCawapres #TransparansiPemilu #Demokrasi #Pemilu2025 #IjazahCapres #InformasiPubl

10 Juni 2024

PDIP Angkat Ahok untuk Pilgub Sumut, Pakar: Wacana Menarik

16 Juli 2024

Tak Masuk Akan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Kode Pamitan "I'M GONE"

12 Agustus 2024

Airlangga Hartanto Mundur, Rapat Pleno Pemilihan Plt Ketum Golkar Akan Seger Diglear

10 Mei 2024

Zulhas Ungkap Kunjungan Rombongan PAN Ke Istana, Silaturahi Dengan Presiden Jokowi

13 Mei 2025

Revisi UU Pemilu, KPU Minta Harus Berdasar Refleksi Pengalaman Penyelenggaraan

22 April 2025

Mobil Polisi Dibakar Anggota Ormas Di TPU Pondok Ranggon, Komisi III: Jangan Kalah dengan Premanisme