DPR Akan Sanksi Perusahaan Yang Telat Bayar THR

Bagikan

Foto: Inilah.com/Reyhaanah

Puan Maharani menekankan mengenai kebijakan adanya sanksi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang ditetapkan oleh Kemenaker

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan mengenai kebijakan adanya sanksi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang terlambat dalam membayar THR akan dikenai denda sebesar 5 persen dari jumlah total THR yang seharusnya dibayarkan.

Ia juga menjelaskan bahwa bagi yang sama sekali tidak membayar THR, akan dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis dan pembatasan aktivitas usaha.

"Denda sebesar 5 persen bukanlah angka yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal tinggi dan profit yang besar," kata Puan dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Ia berpendapat, sanksi yang minimal itu bisa menjadi kesempatan bagi pengusaha untuk lebih memilih membayar denda daripada memenuhi kewajiban memberikan THR kepada pekerja tepat waktu.

"Ini berpotensi merugikan jutaan pekerja yang sangat bergantung pada THR sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hari raya dan keluarganya," kata dia.

"Denda 5 persen bagi perusahaan yang terlambat membayar THR hanyalah solusi parsial yang tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia," sambungnya.

Lanjut Puan, dia meminta Pemerintah untuk lebih berani dalam menegakkan aturan yang tegas. Hal ini guna memastikan keadilan dalam sistem ketenagakerjaan.

Selain itu, Puan juga memberi perhatian terkait keadilan dalam besaran upah pekerja. Menurutnya, keadilan upah ini juga mendesak untuk segera ditangani Pemerintah.

"Kita tidak bisa menutup mata, masih banyak pekerja di Indonesia yang menerima upah rendah dan tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat. Belum lagi adanya kesenjangan yang besar antara upah pekerja dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan," jelasnya.

#Puanmaharani #Perusahaan #THR #Sanksi #DPR #pemerintah #republikindonesia

20 Agustus 2024

KTP Warga DKI Dicatut Dukung Dharma Kun, Heru Budi Serahkan Langsung KPU

29 Januari 2025

Pasangan Terpilih Gubernur Jateng tak akan Ikut Dilantik 6 Februari 2025

17 Oktober 2023

Putusan MK Untungkan Gibran Jadi Cawapres, Ini Kata Jokowi!

13 Desember 2024

Puan Maharani Hadiri Munas ke- 60 Golkar, Bahlil: Kalah Pemilu Tak Boleh Salahkan Institusi

04 September 2023

Terkejut! Ketua Kadin Arsjad Rasjid menjadi Ketua Timses Ganjar

19 September 2023

Apakah Ridwan Kamil Batal Mencalonkan Diri Sebagai Cawapres Ganjar? Ini Penjelasan Puan