KPK Panggil Satori dan Heri Gunawan dalam Kasus CSR BI, Belum Ditahan

Bagikan

Foto: Antara

KPK memanggil Satori dan anggota DPR RI Heri Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi CSR Bank Indonesia. Meski diperiksa, keduanya belum ditahan.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni Satori dan anggota DPR RI Heri Gunawan (Hergun). Pemanggilan dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Keduanya sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana CSR yang diduga diselewengkan. Dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk program sosial melalui yayasan, namun dalam praktiknya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Alokasi dana juga disebut berdasarkan kesepakatan rapat tertutup Komisi XI DPR dengan BI dan OJK setiap tahunnya.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan pemanggilan ini bertujuan memperdalam penyidikan terkait aliran dana CSR. "KPK memanggil para tersangka untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari pengumpulan bukti," ujarnya.

Meski sudah berstatus tersangka, KPK menegaskan bahwa keduanya belum ditahan. Penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan sebelum mengambil langkah penahanan. Heri Gunawan diketahui hadir memenuhi panggilan penyidik, sementara Satori sempat absen dalam pemanggilan sebelumnya.

Sejumlah pihak menyoroti lambannya langkah KPK dalam melakukan penahanan. Namun, KPK menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur dan akan dilakukan penahanan jika alat bukti dinilai sudah cukup.

Kasus ini menambah daftar panjang perkara korupsi yang melibatkan dana sosial dan lembaga strategis negara. Publik kini menantikan sikap tegas KPK dalam menuntaskan perkara yang menyeret nama anggota DPR tersebut.

#KPK #Satori #HeriGunawan #Kasus #CSR #BI #pemerintah

02 Oktober 2025

Mendagri Dorong Pemda Perkuat Pengawasan Program MBG demi Cegah Krisis

13 Mei 2025

Jenazah Kolonel Antonius Hermawan Korban Ledakan Amunisi TNI Akan Disemayamkan di Bekasi

17 September 2025

DPR Dorong Revisi UU P2SK, Independen BI, OJK, dan LPS Terancam Terganggu

21 Mei 2025

Segini Gaji Bupati per Bulan, Terima Fasilitas Mewah

19 September 2025

Wamen Komdigi Nezar Patria: Masyarakat Boleh Punya Banyak Akun Medsos, Asalkan Terverifikasi

29 Mei 2025

Dikritik Partai Buruh, Menaker Yassierl Cocokkan Angka PHK dengan BPJS Ketenagakerjaan