KPU Tegaskan Akan Komitmen Cegah Kekerasan Gender Pada Pemilu 2024

Bagikan

Foto: Inilah.com/Reyhaanah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya mencegah kekerasan berbasis gender pada pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya mencegah kekerasan berbasis gender pada pemilu 2024.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin, menanggapi tingginya angka kekerasan berbasis gender di lingkungan organisasi Afif menilai kekerasan berbasis gender tidak pantas dilakukan terutama oleh penyelenggara pemilu.

“Artinya perbuatan itu kan tidak hanya tidak patut dilakukan oleh penyelenggara (pemilu). Selain penyelenggara juga kan juga tidak semestinya melakukan, karena kan lagi kekerasan terhadap manusia,” ujar Afif di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024.

Sebagai langkah konkret, Afif menjelaskan, KPU telah menerbitkan surat keputusan yang mengatur agar seluruh jajarannya menghindari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Surat keputusan tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan perilaku yang sesuai di internal KPU.

"Di kita surat keputusan KPU yang mengatur soal bagaimana jajaran agar menghindari tindak kekerasan terhadap perempuan sudah kita buat. Sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga perilaku," jelas Afif.

Dengan adanya peraturan ini, KPU berharap bisa menjaga lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan berbasis gender selama penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya, DKPP mengakui kekerasan berbasis gender penyelenggara pemilu kali ini mengalami peningkatan. Anggota DKPP Ratna Dewi Petalolo mengatakan salah satu persoalannya yakni terkait perbuatan asusila.

"Terbesar sebenarnya terkait dengan kekerasan berbasis gender terutama terkait dengan perbuatan asusila, kemudian ada juga perselingkuhan yang diadukan ke DKPP. Tentu korbannya ini adalah sebagian besar, bahkan hampir semuanya itu adalah memang perempuan," kata Ratna, Selasa (5/11/2024).

#Pemilu #2024 #KPU #Kekerasan #Gender #pilkada #pilkada2024

17 Maret 2025

PDIP Dukung RUU TNI, Tak Gubris soal Dwifungsi ABRI

13 Januari 2025

HTN Sebut Sejumlah Putusan MK Lahir dari Banyaknya Kepentingan Politik

07 November 2024

Bisa Diakses Offline, KPU Sebut Pembaruan Sirekap Bentuk Transparansi Publik

03 Juli 2024

Korban Trauma Usai Hubungan Badan dengan Hasyim Asy'ari

22 April 2025

Airlangga Belum Lapor Hasil Negoisasi Tarif Impor Amerika Ke Prabowo

19 April 2025

Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia Tak Kunjung Diusut KPK, Pakar: Barang Bukti Bisa Dihilangkan