KPU Tegaskan Akan Komitmen Cegah Kekerasan Gender Pada Pemilu 2024

Bagikan

Foto: Inilah.com/Reyhaanah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya mencegah kekerasan berbasis gender pada pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya mencegah kekerasan berbasis gender pada pemilu 2024.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin, menanggapi tingginya angka kekerasan berbasis gender di lingkungan organisasi Afif menilai kekerasan berbasis gender tidak pantas dilakukan terutama oleh penyelenggara pemilu.

“Artinya perbuatan itu kan tidak hanya tidak patut dilakukan oleh penyelenggara (pemilu). Selain penyelenggara juga kan juga tidak semestinya melakukan, karena kan lagi kekerasan terhadap manusia,” ujar Afif di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024.

Sebagai langkah konkret, Afif menjelaskan, KPU telah menerbitkan surat keputusan yang mengatur agar seluruh jajarannya menghindari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Surat keputusan tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan perilaku yang sesuai di internal KPU.

"Di kita surat keputusan KPU yang mengatur soal bagaimana jajaran agar menghindari tindak kekerasan terhadap perempuan sudah kita buat. Sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga perilaku," jelas Afif.

Dengan adanya peraturan ini, KPU berharap bisa menjaga lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan berbasis gender selama penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya, DKPP mengakui kekerasan berbasis gender penyelenggara pemilu kali ini mengalami peningkatan. Anggota DKPP Ratna Dewi Petalolo mengatakan salah satu persoalannya yakni terkait perbuatan asusila.

"Terbesar sebenarnya terkait dengan kekerasan berbasis gender terutama terkait dengan perbuatan asusila, kemudian ada juga perselingkuhan yang diadukan ke DKPP. Tentu korbannya ini adalah sebagian besar, bahkan hampir semuanya itu adalah memang perempuan," kata Ratna, Selasa (5/11/2024).

#Pemilu #2024 #KPU #Kekerasan #Gender #pilkada #pilkada2024

30 Januari 2025

Komisi I Gelar RDP Dengan Kemenlu Soal Penembakan WNI di Malaysia

13 Maret 2025

Enggan Disangkut-pautkan dengan Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil, Golkar: Itu Masalah Pribadi

24 November 2024

Masa Tenang Pilkada, Seluruh Wilayah Jakarta Dipastikan Bersih dari Alat Peraga Kampanye

20 Agustus 2024

Indikasi Masuk Unsur Pidana, Polisi Wajib Usut Kasus Pencatutan NIK Dharma-Kun

24 Maret 2025

Pernyataan Istana soal Teror Kepala Babi, Hasan Nasbi: Dimasak Aja

17 Juli 2024

KPU Pertegas Caleg yang Belum Serahkan LHKPN Tak Bisa Dilantik