Putusan MK Jadi Angin Segar, Partai Buruh Pede Elektabilitas Naik di Pemilu 2029

Bagikan

Foto: Inilah.com/Reyhaanah

Pemimpin Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya siap mengumumkan calon presidennya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kriteria pencalonan jabatan presiden dan wakil presiden.

Pemimpin Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya siap mengumumkan calon presidennya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kriteria pencalonan jabatan presiden dan wakil presiden. Dia mengatakan angka tersebut akan dipublikasikan setelah konferensi Partai Buruh tahun 2026.

"Parlemen akan memutuskan calon presiden mana yang akan didukung oleh Partai Buruh. Kami teguh dan percaya diri dalam mencalonkan seorang calon. Jadi kami berencana untuk mencalonkan seorang calon pada tahun 2026. Bisa dari internal, bisa juga gabungan dari sumber eksternal. Nanti diumumkan di Kongres Partai Buruh" kata Said kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1 Februari 2025).

Ia menyebut keputusan tersebut merupakan angin segar bagi partai ekstra parlemen. Ia meyakini, jika sebuah partai politik bisa mengajukan calon presidennya sendiri, maka peluang partai tersebut untuk menang akan lebih besar.

“Kita ambil misal Pemilu 2024 lah, fenomena PKS, NasDem, dan PKB yang suaranya mendukung Anies, langsung naik, iya kan? Jadi siapa partai politik yang mendukung calon presiden, apalagi dari calon sendiri itu mendongkrak, sepanjang calon presiden dan wakil presidennya, menurut survei, elektabilitasnya bagus, sepanjang bagus,” tutur Said menambahkan.

Said menekankan, putusan MK memberikan harapan baru bagi seluruh partai, termasuk Partai Buruh, untuk meningkatkan elektabilitas mereka.

“Jadi partai buruh punya peluang. Sudahlah parliamentary threshold berkurang, tidak empat persen maka dengan presidential threshold nol persen punya peluang, angka elektabilitas Partai Buruh akan terdongkrak,” ucap dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menghapus ketentuan ini, usai mengabulkan gugatan bernomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025). "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan putusan.

Dia menjelaskan, dikabulkan permohonan tersebut karena norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945.

Adapun Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya."

Pada poin putusan berikutnya Suhartoyo menyatakan, "pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah secara nasional."

Dalam proses putusan, dua dari sembilan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic dinyatakan memiliki pendapat berbeda. Menurut Suhartoyo, keduanya menyatakan pemohon tak memiliki legal standing.

Putusan ini jadi kado tahun baru bagi para partai politik yang tak memiliki perolehan suara sebanyak partai besar pada pemilu sebelumnya, tetapi ingin mencalonkan jagoannya.

#PutusanMK #PartaiBuruh #Elektabilitas #Pemilu #2029 #pemilu2024

30 September 2023

Geledah Rumah Mentei Pertanian, KPK Temukan Uang Pulihan Miliar

18 April 2025

Vonis Lepas Kasus CPO Wilmar Group, Tak Mungkin Lepas Dari Perusahaan

26 Mei 2025

Hadirkan Ahli, KPK Yakin Majelis Hakim Objektif di Sidang Hasto

22 November 2024

Pemberdayaan Perempuan Jadi Isu Prioritas Pasangan RK-Suswono

10 Juni 2024

Prabowo dan Gibran Bertemu di Akhir Pekan, Ngopi Bersama Sambil Tukar Pikiran

21 April 2025

Prabowo Minta Para Menteri Solid dan Rapatkan Barisan