KTP Warga DKI Dicatut Dukung Dharma Kun, Heru Budi Serahkan Langsung KPU

Bagikan

Foto: Tangkapan Layar/Inilah.com/Agus Priatna

PJ Gubernur DKI Jakarta (Pj) Heru Budi Hartono membantah kebocoran data KTP rakyat terkait dugaan pencatutan calon gubernur dan wakil gubernur independen Dalma Ponggrekul Kun Wardana.

PJ Gubernur DKI Jakarta (Pj) Heru Budi Hartono membantah kebocoran data KTP rakyat terkait dugaan pencatutan calon gubernur dan wakil gubernur independen Dalma Ponggrekul Kun Wardana.

"Saya sudah menghubungi (Direktur Pelayanan Kependudukan dan Kependudukan DKI Jakarta, Budi Awardin) tiga hari lalu.
Tidak ada kebocoran data dari pemerintah," kata Helu di Jakarta, Senin (19/8 2024).

Heru mengatakan, pihaknya telah menyerahkan proses penyelesaian dugaan pencatutan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Di sisi lain, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin meminta permasalahan itu ditanyakan langsung ke tim Dharma Pongrekun bagaimana mereka dapat melakukan pencatutan NIK KTP. Menurut Budi, Dukcapil tidak akan melakukan investigasi atas pencatutan itu.

"Karena data itu memang berada di Kementerian Dalam Negeri. Jika ada kebocoran data maka ya tidak hanya DKI pasti berimbas semuanya," kata Budi.

Sebelumnya, bakal paslon Dharma-Kun dinyatakan lolos tahap kedua verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta pada 15 Agustus 2024.

Namun, ramai di masyarakat yang mengadukan bahwa mereka tak merasa memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) tersebut namun NIK-nya tercatat sebagai pendukung dari Dharma-Kun.

#KTP #Warga #DharmaKun #HeruBudi #KPU

31 Mei 2024

Pansel KPK harus Tegas Coret Calon Pimpinan Bermasalah

18 Agustus 2024

5 Amanat Penting Megawati saat Pimpin Upacara HUT ke-79 RI

24 November 2024

Kronologi OTT KPK Cium Indikasi Korupsi Gubernur Bengkulu

21 Maret 2025

KPK Segera Atur Jadwal Untuk Panggil Ridwan Kamil

16 Mei 2024

Tahun Depan Pensiun Jadi Presiden, Segini Besaran Harta Terbaru Jokowi

29 Mei 2024

Fakta Baru Kasus Korupsi SYL, Bayari Konsumsi Nasdem dan Pengerahan Massa di KPU