PDIP memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli dengan menggelar refleksi dan aksi teatrikal. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendesak pemerintah membuka kembali penyelidikan dan menuntaskan kasus tersebut.
Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) memperingati 30 tahun Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli dengan menggelar rangkaian refleksi dan aksi teatrikal di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7). Dalam momentum tersebut, partai berlambang banteng itu kembali mendesak pemerintah menuntaskan kasus Kudatuli melalui proses hukum yang menyeluruh serta mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang hingga kini belum terselesaikan.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa peringatan tiga dekade Kudatuli bukan sekadar mengenang sejarah, melainkan menjadi pengingat bahwa negara masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban serta keluarganya. Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Dalam pidatonya, Hasto menyerukan agar pemerintah membuka kembali penyelidikan yustisial terhadap Peristiwa 27 Juli 1996. Ia juga meminta pengadilan koneksitas kembali digelar untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyerbuan Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) saat itu, termasuk menjawab nasib sejumlah korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang.
Hasto menilai tragedi Kudatuli bukan hanya menjadi luka bagi PDIP, melainkan bagian dari sejarah bangsa yang harus diselesaikan secara adil. Ia mengatakan penuntasan kasus tersebut penting agar negara menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memastikan pelanggaran serupa tidak kembali terulang di masa depan.
Peringatan 30 tahun Kudatuli juga diisi dengan pementasan teatrikal yang menggambarkan kembali peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Pertunjukan tersebut menjadi simbol refleksi atas perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus penghormatan kepada para korban yang terdampak dalam tragedi tersebut. Acara dihadiri jajaran pengurus DPP PDIP, tokoh senior partai, seniman, serta pegiat demokrasi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengikuti jalannya acara secara daring.
Selain mendesak penyelesaian kasus Kudatuli, Hasto juga menyampaikan sejumlah seruan nasional. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal agenda Reformasi 1998, memperkuat gerakan demokrasi sipil, serta mewaspadai berbagai bentuk kemunduran demokrasi yang dinilai dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Hasto, peristiwa Kudatuli menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan reformasi Indonesia. Karena itu, ia berharap semangat perjuangan yang lahir dari peristiwa tersebut dapat terus menjadi pengingat akan pentingnya kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.
Peringatan tahun ini merupakan bagian dari rangkaian refleksi 30 tahun Kudatuli yang sebelumnya juga diisi berbagai kegiatan, termasuk rencana peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP sebagai simbol pengingat agar praktik kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan tidak kembali terjadi dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.