Sempat Turun, Penerima KJP Kembali Jadi 705 Ribu Siswa, Pemprov DKI Pastikan diterima Sebelum Lebaran

Bagikan

Foto: Inilah.com/Syahidan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemerintah daerah akan memperbarui data tentang penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemerintah daerah akan memperbarui data tentang penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal ini dikarenakan adanya penurunan dari penerima sebelumnya.

"Kita akan kembalikan ke angka kurang lebih 705 ribu siswa orang yang akan menerima. Kemarin itu turun, sekarang akan kita naikkan kembali menjadi 705 ribu siswa yang akan terima KJP," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pramono juga meminta seluruh warga Jakarta yang ijazahnya masih tertahan di sekolah untuk segera diambil. Ia menyatakan nantinya biaya penebusan ijazah itu akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.

Program KJP pertama kali diluncurkan pada 2013 oleh Gubernur DKI Jakarta dari Joko Widodo. Program ini diikuti oleh Gubernur Ahok alias Basuki Tijahaja Purnama. dan Anies Baswedan,

Ada perbedaan antara program KJP Plus di era Anies dengan KJP di era Ahok di antaranya terdapat pada dana operasional yang dapat dicairkan dan manfaat KJP.

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana menerapkan syarat meraih nilai rapor atau capaian hasil belajar dengan nilai rata-rata minimal 70 bagi siswa penerima KJP Plus.

Namun, ini akan dikaji ulang. Pemprov DKI menyatakan tujuan dibuatnya peraturan itu hanya ingin memotivasi para peserta didik untuk rajin belajar dan menggunakan bantuan pemerintah itu dengan sebaik-baiknya.

Adapun persyaratan lain untuk mendapatkan KJP Plus tidak berbeda dari sebelumnya seperti peserta didik dengan usia 6 tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun, terdaftar sebagai siswa sekolah negeri atau swasta di Jakarta, serta memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan berdomisili di Jakarta.

Lalu, siswa penerima KJP Plus juga harus memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial, seperti terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang dapat dipadankan dengan sumber data lain atau merupakan anak panti sosial.

#KJP #Siswa #Lebaran #ramadhan #jakarta #wargajakarta #pramonoanung

24 November 2024

Komnas HAM Desak Usut Proses Hukum Kasus Polisi Tembak Polisi di Sumbar Harus Transparan

25 Mei 2024

Ramai Biaya UKT Universitas Naik, Banyak Anak Muda Enggan Melanjutkan Kuliah

18 Agustus 2023

Berhasil membuat Ibu Negara Iriana Jokowi menari, simak lirik Gemu Fa Mi Re

30 Mei 2024

Program Tapera Sedot Pekerja Gaji UMR, Ekonom: Tanda Keuangan Negara Sedang Tak Baik

02 Juni 2024

Dalami Kasus Korupsi Timah, Kejagung Panggil Adik Ipar Harvey Moeis

12 Juni 2024

Jelang Pelaksanaan Puncak Haji, Menag Cek Kesiapan Pelayanan dan Fasilitas di Armuzna