Direktur Jenderal WHO, mengapresiasi kesepakatan ini sebagai 'prestasi besar untuk kesehatan masyarakat, penelitian, dan tindakan multinasional'.
Negara-negara yang merupakan anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), berjumlah 194, secara resmi mengesahkan kesepakatan pandemi pertama di dunia, menandai sebuah pencapaian signifikan dalam kolaborasi kesehatan global.
Keputusan yang disepakati dalam Pertemuan Kesehatan Dunia ke-78 pada hari Selasa (20/5/2025) ini merupakan hasil dari lebih dari tiga tahun proses negosiasi, yang didorong oleh ketimpangan dan kelemahan dalam sistem kesehatan global yang terlihat selama pandemi COVID-19.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, mengapresiasi kesepakatan ini sebagai 'prestasi besar untuk kesehatan masyarakat, penelitian, dan tindakan multinasional'. Ia menekankan bahwa perjanjian ini akan meningkatkan kemampuan bersama dunia untuk mencegah dan menangani pandemi di masa mendatang.
“Masyarakat, negara, dan perekonomian kita tidak boleh lagi dibiarkan rentan,” ujarnya.
Kesepakatan itu diadopsi melalui konsensus dalam sidang pleno, setelah sebelumnya disetujui hampir bulat dalam pemungutan suara di komite pada Senin (19/5/2025), dengan hasil 124 negara mendukung, 0 tanpa penolakan, dan 11 abstain.
Kesepakatan itu memuat prinsip-prinsip dan instrumen penting untuk memastikan akses yang adil terhadap vaksin, pengobatan, dan alat diagnostik selama keadaan darurat kesehatan.
Tujuannya adalah memperkuat koordinasi internasional dan membangun sistem kesehatan global yang lebih tangguh.
Presiden Sidang WHO tahun ini, Teodoro Herbosa, menyebut perjanjian itu sebagai 'kesempatan sekali seumur hidup' untuk menerapkan pelajaran dari pandemi COVID-19. Ia mendorong implementasi cepat sistem yang menjamin akses setara terhadap alat penyelamat jiwa dalam krisis mendatang.
Kesepakatan itu juga menegaskan kembali kedaulatan nasional, dengan penjelasan bahwa WHO tidak memiliki wewenang untuk memaksakan kebijakan domestik seperti lockdown (penutupan akses untuk keluar maupun masuk secara total) atau mandat vaksin.
Langkah selanjutnya adalah perundingan mengenai sistem Akses dan Pembagian Manfaat Patogen (Pathogen Access and Benefit-Sharing/PABS), yang dianggap penting untuk menjamin akses cepat terhadap bahan biologis dan manfaat terkait selama wabah.
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.