1.999 Dapur MBG Disetop Sementara karena Belum Daftar SLHS

Bagikan

Foto: Sumber: Doc. Biro Hukum dan Humas BGN

BGN menutup sementara 1.999 dapur MBG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan melakukan investigasi.

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia.

Penutupan tersebut dilakukan setelah BGN menemukan ribuan dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kepada dinas kesehatan setempat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Penutupan dilakukan pada Senin (7/9/2026) dan dapur-dapur yang terdampak akan menjalani proses investigasi serta evaluasi.

Dalam keterangan resminya, BGN menegaskan bahwa kepemilikan atau pemenuhan persyaratan SLHS menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan dapur MBG.

Hampir 2.000 Dapur Ditutup Sementara

Berdasarkan pembaruan data BGN per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, terdapat 27.022 dapur SPPG yang masuk dalam data operasional sementara.

Dari jumlah tersebut, BGN menemukan 1.999 dapur yang belum melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing.

BGN menekankan bahwa dapur-dapur tersebut bukan sekadar sudah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan. Sebaliknya, 1.999 SPPG itu disebut belum melakukan pendaftaran SLHS sama sekali.

Atas temuan tersebut, BGN mengambil keputusan untuk menghentikan sementara operasional seluruh dapur yang bersangkutan sambil melakukan investigasi lebih lanjut.

"Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi," kata Sudaryono dalam keterangan BGN.

Dari total tersebut, sebanyak 351 dapur berada di Wilayah 1, 1.417 dapur di Wilayah 2, dan 231 dapur di Wilayah 3.

BGN Perketat Standar Keamanan Pangan

Penutupan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya perhatian terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

Program yang menyediakan makanan gratis bagi penerima manfaat tersebut telah menghadapi sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah. Dalam beberapa kasus terbaru, ribuan siswa dan tenaga pendidik dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Reuters melaporkan bahwa pemerintah Indonesia juga tengah memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur penyedia makanan MBG setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan. Langkah penutupan hampir 2.000 dapur menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas penyedia makanan memenuhi ketentuan higiene dan sanitasi.

Namun, penutupan 1.999 SPPG tersebut tidak berarti seluruh dapur yang ditutup terbukti menyebabkan keracunan. Berdasarkan penjelasan BGN, alasan utama tindakan tersebut adalah persoalan administrasi dan kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran SLHS, yang kemudian menjadi dasar dilakukannya investigasi.

Kasus Keracunan Jadi Perhatian

Pengawasan terhadap keamanan makanan MBG semakin menjadi sorotan setelah sejumlah kasus gangguan kesehatan terjadi di berbagai wilayah.

Pada awal September 2026, lebih dari 2.000 siswa dan guru dilaporkan mengalami gangguan kesehatan dalam sejumlah kejadian yang diduga berkaitan dengan makanan MBG di beberapa daerah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut.

Kasus-kasus tersebut antara lain dilaporkan terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan. Kondisi itu kembali memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar keamanan pangan dalam program MBG yang terus diperluas.

Sebelumnya, sejumlah laporan juga menyebut adanya masalah dalam penyimpanan makanan, pengendalian suhu, hingga keterlambatan distribusi sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam rantai penyediaan makanan.

Karena itu, pengawasan tidak hanya diperlukan pada proses memasak, tetapi juga mencakup penyimpanan, pengemasan, pengangkutan dan distribusi makanan hingga diterima oleh siswa.

Operasional Dapur Menunggu Evaluasi

Dengan adanya keputusan penutupan sementara tersebut, dapur-dapur SPPG yang terdampak tidak dapat kembali beroperasi sebelum melalui proses evaluasi yang ditetapkan BGN.

Pemeriksaan tersebut menjadi penting untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar yang diperlukan sebelum kembali menyediakan makanan bagi penerima manfaat MBG.

BGN menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kualitas makanan, keamanan gizi dan keselamatan penerima manfaat program.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menjaga keberlangsungan distribusi MBG di tengah perluasan cakupan program. Pengetatan standar keamanan pangan perlu berjalan beriringan dengan kemampuan dapur memenuhi persyaratan agar penghentian operasional tidak mengganggu pelayanan kepada penerima manfaat.

Penutupan 1.999 dapur SPPG menjadi salah satu langkah terbaru pemerintah untuk memperketat tata kelola program MBG. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah dapur-dapur tersebut dapat kembali beroperasi atau membutuhkan perbaikan lebih lanjut.

Bagi masyarakat, terutama orang tua penerima manfaat, langkah tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa makanan yang diberikan melalui program MBG telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan sebelum dikonsumsi.

#MBG #MakanBergiziGratis #BGN #DapurMBG #SLHS #KeamananPangan #HigieneSanitasi #BeritaIndonesia #Ber

13 April 2026

Ratusan Dapur MBG Disuspend, BGN Tegaskan Standar Keamanan Pangan Harus Dipatuhi

28 April 2025

Program MBG Harus Profesional dan Fokus Berdayakan UMKM

29 April 2025

Hasan Nasbi Kirim Surat Pengunduran Diri ke Prabowo Lewat Mensesneg-Seskab

07 Mei 2026

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61%, Pemerintah Pasang Target Tinggi untuk 2027

29 April 2025

Bobby Nasution Dan Dedi Mulyadi Rapat Bareng Komisi II DPR Bahas BUMD

26 Juli 2025

13 Wakil Menteri Masih Rangkap Jabatan, Mahfud MD Soroti Pelanggaran Putusan MK