Bobby Nasution Dan Dedi Mulyadi Rapat Bareng Komisi II DPR Bahas BUMD

Bagikan

Foto: inilah.com/Clara Anna Scholastica

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan ada tiga poin penting yang menjadi perhatian oleh Komisi II DPR.

Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan kerja dengan beberapa gubernur di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Di antara gubernur yang hadir terdapat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani dan sejumlah gubernur lainnya.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan ada tiga poin penting yang menjadi perhatian oleh Komisi II DPR.

"Pertama, Komisi II DPR ingin memperoleh informasi dan mengungkap data mengenai pengelolaan dana transfer dari pusat ke daerah. Kami berkeinginan untuk mendapatkan informasi tentang alokasi APBD setiap provinsi serta Kabupaten dan Kota," jelas Rifqi saat pertemuan di Kompleks DPR.

Selanjutnya, Rifqi menyampaikan bahwa Komisi II DPR ingin mengetahui tentang performa BUMD di berbagai daerah. Bersama Kementerian Dalam Negeri, Rifqi menyatakan keinginan untuk menilai kinerja BUMD, dan jika hasilnya tidak memuaskan, ada kemungkinan untuk dibubarkan.

"Terkait aturan pengawasan dan pembinaan BUMD, termasuk didalamnya kewenangan pemerintah pusat untuk membubarkan BUMD jika nyatanya BUMD tidak sehat," kata dia.

Selain itu rapat tersebut akan membahas mengenai urusan kepegawaian dan reformasi birokrasi.

"Terakhir terkait dengan urusan kepegawaian dan reformasi birokrasi di daerah masing-masing," ucapnya.

#BobbyNasution #DediMulyad #KomisiII #DPR #BUMD

19 September 2025

Humor di Sertijab Menpora: Dito Ariotedjo Sindir Isu Ijazah Erick Thohir di Hadapan Roy Suryo

30 April 2025

Prabowo Akan Hadari Peringatan Hari Buruh

15 September 2025

Keputusan Baru KPU Soal Data Capres, DPR Minta Transparansi

29 April 2025

UU BUMN Butuh Aturan Turunan, Erick Thohir: Jangan Sampai Tabrakan

29 Mei 2025

Dikritik Partai Buruh, Menaker Yassierl Cocokkan Angka PHK dengan BPJS Ketenagakerjaan

30 April 2025

Pramono Beberkan Alasannya Tunjuk Cak Lontong Jadi Komisaris Ancol