Program MBG Harus Profesional dan Fokus Berdayakan UMKM

Bagikan

Foto: Antara

Pentingnya bagi BGN untuk menilai kembali standar makanan sehat di level pelaksana terendah, serta memperbaiki aspek kepemimpinan di dalam lembaga tersebut.

Sejumlah pihak meminta dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul munculnya kembali kasus keracunan pada siswa. Kritik datang dari berbagai kalangan, mulai dari pengamat politik sampai pemerintah pusat, yang mendorong agar pengelolaan MBG dilakukan dengan pendekatan yang lebih profesional, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Iwan Setiawan, yang merupakan pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), menganggap bahwa sebagai lembaga yang baru terbentuk, Badan Gizi Nasional (BGN) sedang berada dalam fase transisi. Namun, ia berpendapat bahwa insiden keracunan siswa menunjukkan bahwa sistem dan standar pelaksanaan program belum optimal.

"Jika sistem dan standarnya berfungsi dengan baik, saya yakin masalah seperti yang terjadi kemarin tidak akan muncul," ungkap Iwan kepada Inilah.com pada hari Senin, 28 April 2025.

Iwan menekankan pentingnya bagi BGN untuk menilai kembali standar makanan sehat di level pelaksana terendah, serta memperbaiki aspek kepemimpinan di dalam lembaga tersebut.

"Saya rasa kepala BGN perlu dievaluasi, sebab MBG harus bisa berjalan dengan efektif ke depannya demi memenuhi kebutuhan gizi anak-anak bangsa," tegasnya.

Dorong UMKM dan Petani Lokal Terlibat

Di sisi lain, Iwan juga melihat potensi besar program MBG dalam menggerakkan ekonomi lokal. Ia mendorong agar penyediaan bahan baku seperti beras, telur, daging, dan ayam melibatkan UMKM, petani, dan peternak lokal.

"Sebisa mungkin MBG mewajibkan para mitra membeli langsung dari UMKM dan petani lokal, sehingga memperkuat perputaran ekonomi di tingkat bawah," katanya.

Wamendagri Tekankan Aspek Higienis dan Dampak Ekonomi
Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto juga menekankan bahwa pengelolaan MBG harus dilakukan dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

Dalam kunjungannya ke SDN 015 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025), Bima menegaskan pentingnya menjaga aspek higienis dan kandungan gizi dalam makanan yang disajikan.

"Higienitas menyangkut proses pengolahan, waktu penyajian, hingga kualitas bahan baku. Semua itu tidak boleh diabaikan," ujarnya.

Ia juga meminta agar pemasok bahan makanan dan penyedia katering berasal dari daerah setempat, untuk memastikan MBG sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

"Prinsip utama yang harus dijaga adalah kualitas gizi untuk anak-anak dan dampak ekonomi bagi masyarakat," tegas Bima Arya.

Tekanan Evaluasi Kian Menguat

Kasus keracunan di Cianjur yang menimpa puluhan siswa kembali memperkuat desakan publik agar BGN memperketat pengawasan, memperbaiki tata kelola program, dan memastikan MBG tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hingga kini, BGN mengklaim tengah melakukan evaluasi dan memperbarui SOP program MBG, termasuk dalam pengelolaan sisa makanan untuk kepentingan investigasi laboratorium.

#Evaluasi #Kinerja #BGN #Program #MBG #Profesional #UMKM

29 Mei 2025

Pemerintah Susun Enam Paket Stimulus Tarik Daya Beli, Ekonom: Rentan Jadi Jatah Politis

29 April 2025

Revisi UU Kejaksaan Akan Dibahas Tahun Ini, Pakar Dorong Hak Imunitas Jaksa Dihapus

29 Mei 2025

Dikritik Partai Buruh, Menaker Yassierl Cocokkan Angka PHK dengan BPJS Ketenagakerjaan

21 Mei 2025

Jadikan Marsinah Pahlawan Nasional, Mensos: Belum Ada Usulan Dari Daerah

20 Mei 2025

Segini Gaji Pegawai Kecamatan, Bisa Buat DP Rumah

28 April 2025

Program MBG Harus Profesional dan Fokus Berdayakan UMKM