Demo Jogja Berujung Ricuh, UGM Siap Dampingi Mahasiswa yang Diamankan
Bagikan
11 November 2026 | Author :
Foto: Rektor UGM menelusuri mahasiswa yang diamankan saat demo 10 November di Yogyakarta/Tangkapan Layar ugm.ac.id
Demo Hari Pahlawan di Yogyakarta berakhir ricuh hingga meluas ke kawasan UGM. Polisi mengamankan 157 orang, sementara kampus menyiapkan pendampingan hukum bagi mahasiswa.
YOGYAKARTA – Demonstrasi memperingati Hari Pahlawan di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) berakhir ricuh setelah kerusuhan meluas dari kawasan Malioboro hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Menyikapi peristiwa tersebut, UGM menyiapkan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang dilaporkan diamankan aparat kepolisian.
Rektor UGM, Ova Emilia, menyatakan pihak kampus tengah melakukan pendataan dan penelusuran untuk memastikan keberadaan serta kondisi mahasiswa yang terdampak dalam aksi tersebut.
Dalam pernyataan resminya pada Rabu (11/11/2026), Ova menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.
UGM juga menyatakan akan mengupayakan langkah yang diperlukan untuk memastikan hak-hak mahasiswa tetap terpenuhi, termasuk memberikan pendampingan hukum apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan.
Selain itu, universitas menolak segala bentuk kekerasan, baik terhadap peserta aksi maupun dalam proses pengamanan yang dilakukan aparat. UGM meminta penanganan demonstrasi tetap mengedepankan ketentuan hukum, prinsip proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Kericuhan Meluas dari Malioboro hingga Bundaran UGM
Aksi demonstrasi berlangsung di sejumlah titik di Yogyakarta, mulai dari kawasan Kantor Gubernur DIY, Malioboro, hingga Titik Nol Kilometer.
Sebelum kericuhan terjadi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat menemui dan berdialog dengan massa aksi di halaman Kantor Gubernur DIY.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri sekitar pukul 19.30 WIB. Namun, sekitar pukul 20.00 WIB, kericuhan muncul di sekitar Gedung DPRD DIY.
Situasi kemudian berkembang dengan aksi saling lempar batu dan penyalaan petasan. Aparat kepolisian mengerahkan kendaraan water cannon serta gas air mata untuk mengendalikan keadaan.
Kericuhan selanjutnya meluas ke kawasan Jalan Mangkubumi, Tugu Yogyakarta, hingga Bundaran UGM. Sejumlah peserta aksi dilaporkan berlindung di sekitar kawasan pertokoan dan perbatasan kampus.
Polisi Amankan 157 Orang, Dua Ditetapkan Tersangka
Polda DIY melaporkan sebanyak 157 orang diamankan terkait kericuhan yang terjadi setelah demonstrasi Hari Pahlawan tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Yani Permana mengatakan, seluruh orang yang diamankan masih didalami keterlibatannya dalam peristiwa tersebut.
Dari jumlah itu, terdapat 21 anak di bawah umur yang kemudian dipulangkan kepada keluarga setelah melalui proses mediasi bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sejumlah pihak terkait.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri.
Dalam perkembangan berikutnya, Polda DIY menetapkan dua orang sebagai tersangka. Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo menyebut penetapan tersebut dilakukan setelah gelar perkara berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik.
UGM dan Komnas HAM Dilibatkan dalam Penelusuran
Perkembangan lain muncul setelah Polda DIY menyatakan akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kericuhan tersebut.
Tim itu direncanakan melibatkan unsur kampus UGM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman.
Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membantu proses penelusuran peristiwa, termasuk memastikan identitas dan status orang-orang yang diamankan.
UGM sendiri masih melakukan verifikasi terhadap laporan mahasiswa yang terdampak. Pihak kampus juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kondisi serta pemenuhan hak mahasiswa.
Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap tindakan yang melanggar ketentuan tetap perlu dilakukan melalui proses yang transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.