DPR Sahkan APBN 2026, Anggaran Rp3.842 Triliun Disepakati dalam Paripurna

Bagikan

Foto: Rapat Paripurna DPR RI ke-5 yang digelar di Jakarta pada Selasa (23/9/2025). (Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

DPR RI resmi mengesahkan APBN 2026 sebesar Rp3.842 triliun dalam rapat paripurna. Anggaran difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah pemerintah dan DPR menyepakati postur anggaran, termasuk asumsi makro ekonomi serta arah kebijakan fiskal untuk tahun 2026.

Dalam laporan yang disampaikan, belanja negara disepakati berada di angka sekitar Rp3.842 triliun, yang akan dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan DPR RI dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan yang sebelumnya telah membahas secara intensif postur anggaran bersama Badan Anggaran DPR.

Fokus Pemerintah: Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi

Dalam pembahasan APBN 2026, pemerintah dan DPR menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Target pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta defisit anggaran menjadi bagian dari kesepakatan yang telah dibahas sejak tahap awal.

Sejumlah program prioritas pemerintah juga dipastikan tetap berjalan, terutama yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sorotan Publik dan DPR

Pengesahan APBN 2026 ini turut menjadi perhatian publik, mengingat besarnya nilai anggaran negara serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat luas. DPR menyatakan akan terus melakukan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, pembahasan APBN juga menjadi salah satu agenda politik penting yang menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan negara setahun ke depan.

#DPRRI #APBN2026 #AnggaranNegara #PolitikIndonesia #BeritaNasional #Parlemen #EkonomiIndonesia #RAPB

28 Mei 2024

Rumah Kementan Digeledah, Istri SYL Bantah Soal Kepemilikan Tas Mewah Dior

16 Juli 2024

Tak Masuk Akan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Kode Pamitan "I'M GONE"

07 November 2024

Bisa Diakses Offline, KPU Sebut Pembaruan Sirekap Bentuk Transparansi Publik

11 Juni 2024

Empat Ormas Keagamaan Tegas Tolak Hak Izin Tambang dari Jokowi

14 April 2025

Komisi X DPR RI Minta Untuk Dilibatkan Sosialisasi Uji Coba TKA dan Penjurusan SMA

14 Juli 2024

Jusuf Hamka Siapkan Nama Khusus Jika Jadi Duet Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta