DPR Sahkan APBN 2026, Anggaran Rp3.842 Triliun Disepakati dalam Paripurna

Bagikan

Foto: Rapat Paripurna DPR RI ke-5 yang digelar di Jakarta pada Selasa (23/9/2025). (Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

DPR RI resmi mengesahkan APBN 2026 sebesar Rp3.842 triliun dalam rapat paripurna. Anggaran difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah pemerintah dan DPR menyepakati postur anggaran, termasuk asumsi makro ekonomi serta arah kebijakan fiskal untuk tahun 2026.

Dalam laporan yang disampaikan, belanja negara disepakati berada di angka sekitar Rp3.842 triliun, yang akan dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan DPR RI dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan yang sebelumnya telah membahas secara intensif postur anggaran bersama Badan Anggaran DPR.

Fokus Pemerintah: Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi

Dalam pembahasan APBN 2026, pemerintah dan DPR menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Target pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta defisit anggaran menjadi bagian dari kesepakatan yang telah dibahas sejak tahap awal.

Sejumlah program prioritas pemerintah juga dipastikan tetap berjalan, terutama yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sorotan Publik dan DPR

Pengesahan APBN 2026 ini turut menjadi perhatian publik, mengingat besarnya nilai anggaran negara serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat luas. DPR menyatakan akan terus melakukan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, pembahasan APBN juga menjadi salah satu agenda politik penting yang menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan negara setahun ke depan.

#DPRRI #APBN2026 #AnggaranNegara #PolitikIndonesia #BeritaNasional #Parlemen #EkonomiIndonesia #RAPB

23 Januari 2025

Hadiri Rapat Dengan Komisi X, Menteri Satryo Tak Usah Takut Ungkap PHK Karyawan

28 Mei 2026

MK Tegaskan Kuota 30 Persen Perempuan di Pemilu, Parpol Terancam Gugur jika Tak Penuhi Syarat

13 Agustus 2024

Megawati Akan Pimpin Upacara HUT RI di Sekolah Partai

20 Agustus 2024

KTP Warga DKI Dicatut Dukung Dharma Kun, Heru Budi Serahkan Langsung KPU

04 September 2023

Terkejut! Ketua Kadin Arsjad Rasjid menjadi Ketua Timses Ganjar

27 Juni 2024

SYL Akui Beri Aliran Dana Rp1,3 Miliar Ke Firli Bahuri