KPU tak Tertarik Bentuk Satgas TPKS: Tanggung Jawab Pengawas Internal

Bagikan

Foto: Tangkapan Layar/Inilah.com/Reyhaanah

Panitia Pemilihan Umum (KPU) tidak tertarik membentuk Komite Pemberantasan Kejahatan Seksual (Satgas TPKS)

Panitia Pemilihan Umum (KPU) tidak tertarik membentuk Komite Pemberantasan Kejahatan Seksual (Satgas TPKS) seperti usulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sebaliknya, KPU sangat bergantung pada tim pengawas internal (wasnal).

“(Satgas)Itu kan penamaan saja kan, yang penting ada tim kan? Selama ini kan di semua lembaga ada timnya wasnal. Kami juga tim wasnal, kebetulan di bawah saya langsung divisinya,” ujar Plt Ketua KPI RI Mochammad Afifudin, Sabtu (13/7/2024).

Afif menjelaskan bahwa tim Wasnal KPU juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan aparaturnya yang tidak tertib.

“Itu biasanya kita yang turun melakukan pembinaan, klarifikasi dan termasuk beberapanya kita yang mengadukan ke DKPP. Jadi Semangatnya sama,“ tuturnya.

Sementara itu, buntut kasus asusila eks ketua KPU Hasyim Asy’ari, Afif mengaku langsung membuat surat edaran atau surat keputusan kepada jajarannya.

Di mana surat itu berisikan tentang upaya untuk menghindari adanya kekerasan terhadap perempuan dan sejenisnya di lembaga KPU.


“Sedang kita matangkan, sedang kita buat, nanti pada saatnya kita akan sampaikan termasuk kita sosialisasikan ke jajaran kami sendiri,” jelas Afif.

Sebelumnya, Komnas HAM mendesak lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk satuan tugas (Satgas) demi mencegah adanya tindakan kekerasan seksual.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM RI Pramono Ubaid Tanthowi, menyikapi Keputusan Presiden (Keppres) atas pemecatan terhadap eks ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

“Membentuk satgas di masing-masing Lembaga Penyelenggara Pemilu, untuk melaksanakan fungsi pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual,” kata Pramono dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Pihaknya berharap KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai bagian dari institusi demokrasi menjadi ruang yang aman dan bebas bagi perempuan untuk menjalankan seluruh aktivitasnya.

#Pengawas #Internal #KPU #TPKS #pilkada2024

20 Juli 2024

Dilantik Pj Gubernur Jateng, Teguh Prakosa Resmi Jadi Walkot Solo

09 November 2024

Presiden Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja

29 November 2024

Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Terhitung Rendah, Komisi II DPR Cermati Kaitan dengan Penyelen

30 Maret 2024

Hasil Pemilu Sudah diumumkan KPU, Anies Baswedan–Cak Imin Utus Tim Hukum Maju ke MK

13 Januari 2025

HTN Sebut Sejumlah Putusan MK Lahir dari Banyaknya Kepentingan Politik

05 Juni 2024

SYL Sebut Aliran Bantuan Lewat Partai NasDem Sudah Sesuai Aturan