Ormas Muhammadiyah Terkena Dampak Peretasan PDN, Minta Pemerintah Selesaikan Segera

Bagikan

Foto: Antara

Ismail Fahmi, Wakil Ketua Dewan Pembinaan Pustaka dan Informasi Pusat (MPI) Muhammadiyah, menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan siber yang melumpuhkan Pusat Data Nasional

Ismail Fahmi, Wakil Ketua Dewan Pembinaan Pustaka dan Informasi Pusat (MPI) Muhammadiyah, menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan siber yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Peristiwa yang terjadi sejak 20 Juni itu mengganggu operasional berbagai instansi pemerintah dan berujung pada pembobolan data, termasuk data ribuan institusi pendidikan dan dosen yang terkait dengan Muhammadiyah.

Pak Fahmi mengatakan serangan tersebut bukanlah kejadian biasa dan menimbulkan kerusakan signifikan pada sistem digital atau siber Indonesia.

"Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia," ujar Pendiri Drone Emprit tersebut sebagaimana dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Jumat (28/6/2024).

Ismail juga mengkritik pemerintah karena belum memiliki sistem backup atau cadangan data yang efektif, yang menjadi salah satu penyebab data penting banyak instansi, termasuk Muhammadiyah, terancam.

"Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem back up, dan manajemen resiko yang akan terjadi," kata Ismail, menyoroti kekurangan dalam perencanaan pemerintah.

Muhammadiyah berharap pemerintah dapat mengambil tanggung jawab penuh atas insiden ini dan segera mengambil langkah-langkah pemulihan yang konkret.

Bapak Ismail menekankan pentingnya pemerintah berkomunikasi secara jujur ??dan terbuka dengan masyarakat, dan menyerukan partisipasi transparan para ahli dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun kembali sistem siber yang lebih komprehensif.

Kejadian ini berdampak pada 282 instansi pemerintah dan menyebabkan gangguan signifikan terhadap layanan publik digital.
Sementara pemerintah masih berupaya memulihkan sistem yang terkena dampak, para peretas menuntut uang tebusan hingga Rp131 miliar.

#Muhammadiyah #PDN #Pemerintah #KebocoranData #kominfo

07 Juli 2024

Orang Tua Siswa Turun ke Jalan, Angkat Praktik Adanya Kecurigaan Jual-Beli Kursi PPDB

16 Juli 2024

Adanya Dugaan Korupsi Kuota Haji, Kemenag Minta Pansus DPR Buktikan Segera

14 Desember 2024

Kasus Agus Masih Jadi Polemik, Kemensos Jelaskan Alur Penggalangan Donasi

18 Mei 2024

Tegas! Aturan Baru Barang Bawaan Luar Negeri Akan Diterbitkan Sri Mulyani

14 April 2025

BUMN Akan Ambil Langkah Tegas, Imbas Pegawai Garuda Masuk Sindikat Pembuat Uang Palsu Bogor

01 Januari 2025

Sebanyak 132 Ton Sampah Dikumpulkan dari Tempat Perayaan Tahun Baru di Jakarta