Presiden Prabowo Minta Aturan TKDN Diubah Lebih Fleksibel: Harus Lebih Realistis

Bagikan

Foto: BPMI

Prabowo segera memberikan arahan kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk merevisi kebijakan TKDN agar lebih realistis

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan timnya untuk merancang peraturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan cara yang lebih adaptif dan praktis, agar industri dalam negeri dapat tetap bersaing di pasar internasional. Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor hingga 32 persen.

"TKDN hadir dengan niatan yang positif, yakni untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Jika Anda mengenal saya, mungkin Anda sudah mengerti betapa nasionalisnya saya. Jika ada yang bisa menggambarkan saya, mungkin jika jantung saya dibedah, yang terlihat adalah bendera Merah Putih," ujar Prabowo dalam acara diskusi ekonomi di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 8 April 2025.

"Tetapi kita mesti berpikir realistis, jika kita memaksakan TKDN, kita pada akhirnya akan kalah dalam kompetisi. Saya sependapat, lebih baik TKDN bersifat fleksibel dan mungkin bisa digantikan dengan bentuk insentif," tambahnya.

Prabowo segera memberikan arahan kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk merevisi kebijakan TKDN agar lebih realistis dan tidak memberikan beban berat pada industri lokal. Ia menegaskan bahwa TKDN tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga melibatkan isu yang lebih mendalam.

“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tuturnya

#Prabowo #TKDN #Fleksibel #Kompetitif #pemerintah #kabinetmerahputih

20 Agustus 2024

Airlangga Hartarto Mundur, Bamsoet Minta Kader Partai Golkar Jangan Goyah

21 Mei 2025

Lewat Kasus Zarof Ricar, NasDem Desak Kejagung Bongkar Skandal Korupsi Hakim

12 April 2025

Tiga Petinggi PN Jaksel Ditangkap Kejagung, Imbas Tersangka Kasus Dugaan Suap

14 Desember 2024

Berbeda Dengan Golkar Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP tak Mau Terburu-buru

31 Agustus 2023

Terbaru! Survei Capres 2024: Anies Vs Prabowo Vs Ganjar

23 Juli 2024

Bahas RUU Polri, Kompolnas Adakan Rapat Khusus dengan Kemenko Polhukam