Sosialisasi Program 3 Juta Rumah, DPR: Ambigu, Bisa-bisa Rakyat Anggap Gratis

Bagikan

Foto: Dok. Fraksi Gerindra

Politisi dari Partai Gerindra ini meyakini bahwa pemerintah harus segera menghasilkan narasi publik yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat mengenai berbagai elemen program Rumah Tersebut

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mendesak pemerintah untuk memperjelas informasi mengenai program tiga juta rumah yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Ia berpendapat bahwa cara penyampaian informasi kepada masyarakat masih kurang lengkap dan berpotensi menciptakan kesalahpahaman di kalangan warga.

"Ketika kita berbicara tentang roadmap tiga juta rumah dan berbagai upaya yang dilakukan oleh APBN serta di luar APBN, hal ini harus disampaikan dengan istilah yang mudah dimengerti. Jadi, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa tiga juta rumah itu baru, dan ada juga yang beranggapan bahwa itu gratis," ungkap Danang saat pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Politisi dari Partai Gerindra ini meyakini bahwa pemerintah harus segera menghasilkan narasi publik yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat mengenai berbagai elemen program tersebut, dari konstruksi rumah baru, perbaikan, sampai kontribusi dari pihak lain.

“Mohon narasi ini segera dibikinkan kepada publik bahwa pemenuhan program 3 juta rumah ini terdiri dari a, b, c, d, e walaupun mungkin tidak sedetail tadi (peta jalan program) tapi dengan bahasa sederhana. Karena warga kami, konstituen kami yang menanyakan itu banyak. Ini kapan? Mana yang dibangun? Mana yang 3 juta rumah itu toh Pak?” katanya.

Danang mengaku kerap menerima pertanyaan dari konstituennya mengenai bentuk nyata dari program tersebut. Ia pun mengingatkan agar Kementerian PKP tidak hanya mengedepankan narasi pembangunan 3 juta rumah secara umum tanpa menjelaskan isi dan bentuk kontribusinya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, program 3 juta rumah yang digawangi pemerintah mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti pembangunan rumah baru, renovasi, kontribusi dari pihak ketiga, serta kemudahan proses perizinan bangunan (PBG).

“Saya sebagai bagian dari Partai Gerindra juga kadang dari narasi-narasi yang terbangun dari PKP merasa khawatir pada saat kalau umpamanya narasi ini yang selalu dikembangkan terus, tanpa (menjelaskan) 3 juta rumah ternyata terdiri dari membangun, merenov, kemudian ada sumbangan dari pihak ke-3, ada mempermudah proses PBG masuk dalam salah satu program dari 3 juta itu,” jelasnya.

Danang menekankan lagi, pentingnya kejelasan narasi yang disampaikan sejak awal agar masyarakat tidak salah memahami program ini sebagai pembangunan 3 juta unit rumah baru atau bahkan pemberian rumah secara cuma-cuma. Ia khawatir kesalahpahaman publik bisa menjadi bumerang politik bagi pemerintah, khususnya Presiden.

“Saya kira perlu disampaikan agar jangan sampai ini menjadi backfire kepada Bapak Presiden pada saat merasa masyarakat ini menerima bahwa 3 juta (rumah) baru, 3 juta (rumah) gratis ternyata seperti ini. Sehingga saya minta dari awal untuk disampaikan agar tidak terjadi missed persepsi dari masyarakat seluruh Indonesia raya,” pungkas Danang.

#DPR #Sosialisasi #Program #Rumah #Rakyat #pemerintah

23 Oktober 2024

Jangan Persulit Birokrasi, Prabowo Minta Menteri Pecat Pejabat Pemalas

16 Mei 2024

Tahun Depan Pensiun Jadi Presiden, Segini Besaran Harta Terbaru Jokowi

03 November 2024

Prabowo Ucap Terimakasih, Sebut Deklarasi GSN Ajang Reuni KIM

28 Juni 2024

Bantah Jokowi Majukan Namanya di Pilgub Jakarta, Kaesang: Kebohongan Publik

31 Desember 2023

Menganal Sosok Selvi Ananda, Istri Gibran Rakabuming Raka Cawapres Prabowo

11 Juni 2024

Sambutan Di HUT ke-52 HIPMI, Luhut Singgung Hal Ini