Tok Disahkan, UU TNI Belum Bisa Diakses Publik, Mensesneg: Mudah-mudahan Hari Ini Sudah

Bagikan

Foto: inilah.com/Vonita B

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menginformasikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Penandatanganan itu dilakukan sebelum Lebaran Idulfitri 2025

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa publik saat ini sudah dapat mengakses Undang-Undang TNI. Hal ini disebabkan oleh revisi UU TNI yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto, namun hingga saat ini belum diunggah ke situs resmi agar dapat diakses oleh masyarakat secara bebas.

“InsyaAllah hari ini sudah (bisa diakses),”ungkap Prasetyo kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin, 21 April 2025.

Prasetyo menjelaskan bahwa mereka masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan beberapa proses sebelum dokumen resmi UU TNI yang baru dapat diunggah. Dia menilai bahwa tatacara tersebut memang memakan waktu, meskipun Prabowo telah memberikan tandatangan sebelum Hari Raya Idulfitri 2025.

“Setiap langkah ada prosedurnya secara administratif. Setelah ada tanda tangan, kemudian ada proses pengarsipan, pengecekan kembali, setelah itu masuk ke lembaran negara, dan seterusnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menginformasikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Penandatanganan itu dilakukan sebelum Lebaran Idulfitri 2025.

“Sudah (diteken). Sebelum lebaran, tanggal 27 atau 28 (Maret),” kata Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Akan tetapi draf UU tersebut belum juga diunggah ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

#UUTNI #Publik #Mensesneg #pemerintah #prabowo #tolakruutni

17 Maret 2025

Rapat di Hotel Tak Tuntas, RUU TNI bakal Lanjut Dibahas Komisi I di DPR Hari Ini

30 Januari 2025

Dukung Kebijakan Presiden terkait Efisiensi Anggaran, DPD: Cegah Kebocoran Anggaran Pemerintah Pusat

17 Maret 2025

KPK Masih Dalami Dokumen Hasil Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil, Segera Jadwalkan Pemanggilan

23 Agustus 2024

Sufmi Dasco: DPR RI dan Pemerintah Akan Tunduk Putusan MK

13 Maret 2025

Pengangkatan CASN Ditunda, Prabowo: Tenang, Semuanya lagi Diurus

25 Januari 2025

Berhasil Tangkap Tannos, KPK Perlu Petakan Negara Lain yang Jadi Tempat Persembunyian Koruptor