UU Pemilu-Pilkada Sepanjang 2024 Paling Banyak Diuji di MK

Bagikan

Foto: Setkab.go.id

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno khusus pada Kamis (1 Februari 2025) di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno khusus pada Kamis (1 Februari 2025) di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengumumkan ada 88 undang-undang yang harus diuji oleh MK pada tahun 2024. UU Pemilu dan Pilkada merupakan UU yang paling banyak diaudit pada tahun 2024.

Ia mengatakan jumlah permohonan hukum berjumlah 88 dibandingkan tahun 2023 sebanyak 65 undang-undang.

"Dari sebanyak 88 undang-undang yang diajukan, undang-undang yang paling sering dimohonkan pengujiannya sepanjang tahun 2024 adalah undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada dengan frekuensi uji sebanyak 35 kali," kata Suhartoyo.

Selain itu, ia mengatakan, MK juga telah menguji UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebanyak 21 kali.

Ia menjelaskan, MK dalam mengadili perkara pengujian UU tersebut, terdapat beberapa putusan yang menyita perhatian publik dan memengaruhi sistem ketatanegaraan, sistem pemilu serta penguatan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara.

"Di antaranya, dalam pengujian undang-undang Pilkada, MK menyatakan ambang batas persyaratan kepala daerah turun menjadi 6,5 persen sampai dengan 10 persen," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, dalam pengujian UU Pemilu, MK memutus bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat untuk berlaku pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya dihadapkan dengan perubahan terhadap norma

"Serta besaran angka atau persentasenya dengan berpedoman pada persyaratan dalam putusan MK," katanya.

#2024 #UU #Pemilu #Pilkada #MK #2025 #KPU #Bawaslu

20 Agustus 2024

Versi Survei LSI, Elektabilitas Airin Capai 77 Persen di Pilgub Banten

07 November 2024

Bisa Diakses Offline, KPU Sebut Pembaruan Sirekap Bentuk Transparansi Publik

08 November 2023

Sudah Bagian Dari Partai, Politisi PDIP Minta Gibran Kembalikan Barang Ini

04 Oktober 2023

Jokowi Usul Jadi Ketua Umum PDIP, Ini Kata Poltisi PDIP

16 Juli 2024

Pengamanan Pilkada Harus Lebih Extra daripada Pilpres, Polri Harus Antisipasi Dampak Keamanan

09 November 2024

Presiden Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja