Akibat PDS Bocor, 47 Layanan Kemendikbud Terganggu, Kominfo Klaim Punya Data Cadangan

Bagikan

Foto: pexels.com

Data penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan layanan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) lainnya terkena dampak signifikan setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)

Data penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan layanan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) lainnya terkena dampak signifikan setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)

Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPR RI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang digelar di Jakarta, Kamis (27 Juni 2024).


Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mempertanyakan status backup data penerima beasiswa yang sangat penting bagi jutaan mahasiswa dan pelajar di Indonesia.

"Apakah betul pernah ada permintaan backup dari Kemendikbud untuk data-data KIP atau beasiswa anak sekolah? Karena rupanya kalau ada backup ini kuasa anggarannya dari Kominfo," tanya Meutya dalam rapat tersebut.

Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, mengonfirmasi bahwa telah terjadi enam kali permintaan pencadangan data dari Desember tahun lalu, dan semuanya telah dipenuhi.

"Ada enam kali permintaan [backup data] dari Desember tahun lalu dan semuanya dipenuhi," jawab Semuel.

Menanggapi hal ini, I Wayan Sukerta, Direktur Delivery & Operation Telkomsigma yang merupakan pengelola PDNS2, menambahkan bahwa data dari Kemendikbud sedang dalam proses pemulihan.

"Kalau kita lihat Kemendikbud memang dalam proses restore yang kita lakukan itu datanya ada, saat ini masuk dalam proses restore," ucap Wayan.

Wayan juga menekankan bahwa setelah proses pemulihan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan data tersebut bebas dari infeksi ransomware.

"Dari data yang di-restore itu kami lakukan prosedur mengecek apakah data ini terinfeksi atau tidak, kalau nanti ternyata terinfeksi kami lakukan proses berikutnya untuk melakukan penguatan prosedur keamanan, sehingga saat dinaikkan kembali nanti aman," jelasnya.

Pada saat yang sama, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, menyampaikan bahwa gangguan ini telah berdampak pada 47 domain layanan atau aplikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang belum dapat diakses oleh publik.

"Terdapat 47 domain layanan/aplikasi Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdampak dan belum dapat diakses publik," kata Anang.

Sebelumnya, PDNS diretas oleh ransomware Brain-Cipher pada 20 Juni.Menurut BSSN, titik masuk kerentanan ini adalah upaya untuk menonaktifkan Windows Defender. Para peretas juga meminta uang tebusan sebesar $8 juta (setara Rp 131 miliar).

Peretas mempengaruhi 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menggunakan PDNS 2.Dari jumlah tersebut, 44 diantaranya memiliki cadangan dan sedang dalam proses pemulihan segera. Saat ini, 238 institusi lain sedang melanjutkan proses tersebut.

#Serangan #PDN #LayananKemendikbud #Kominfo #DataCadangan

29 Januari 2025

Cuaca Ekstrem Di Jakarta, Menhub Himbau Moda Transportasi harus Tingkatkan Keselamatan

30 Agustus 2023

Apakah BBM Pertamax bersubsidi? Pemerintah : Mohon Warga Menunggu

29 Mei 2024

Ahmad Sahroni Dihadirkan KPK ke Sidang SYL Hari Ini

26 September 2023

Pemerintah Larangan Social Commerce, TikTok Minta Dipertimbangkan

25 Maret 2025

Jelang Idul Fitri, Polisi Siaga di Objek Vital Saat Jakarta

11 April 2025

Tertibkan Area Hijau, Dedi Muyadi Segel Bangunan di Kawasan Puncak-Cianjur