120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

Bagikan

Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Usulan akan diproses melalui mekanisme DPR.

JAKARTA– Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden yang kembali menjadi perhatian publik.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan rekapitulasi dokumen dan tanda tangan anggota DPR yang telah diserahkan kepada pimpinan parlemen pada Rabu (11/11/2026).

Menurut Saan, jumlah pengusul telah memenuhi persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan Hak Menyatakan Pendapat," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diproses dalam rapat paripurna.

Delapan Fraksi DPR Ikut Mengusulkan

Dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat berasal dari anggota delapan fraksi di DPR. Berikut rincian jumlah anggota yang menandatangani usulan tersebut:

- Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
- Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
- Fraksi Partai NasDem: 19 anggota.
- Fraksi PKB: 18 anggota.
- Fraksi PKS: 28 anggota.
- Fraksi PAN: 1 anggota.
- Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.

Dari rincian tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem sebanyak 19 anggota.

Saan menjelaskan, pengajuan tersebut telah memenuhi ketentuan awal karena melibatkan sedikitnya 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.

Polemik Persyaratan Pendidikan Gibran Jadi Dasar Usulan

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden.

Para pengusul menilai terdapat persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

Dalam penjelasannya, Saan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketentuan tersebut mengatur kewenangan DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Namun, usulan tersebut masih merupakan langkah awal dalam proses kelembagaan DPR dan belum menjadi keputusan pemberhentian Wakil Presiden.

Apa Tahapan Hak Menyatakan Pendapat?

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

Penggunaannya memiliki sejumlah tahapan yang harus dipenuhi. Setelah usulan diterima, DPR perlu memprosesnya melalui mekanisme internal, termasuk pembahasan di Badan Musyawarah dan rapat paripurna.

Apabila usulan disetujui dalam rapat paripurna sesuai persyaratan kuorum dan persetujuan yang berlaku, proses dapat berlanjut ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme konstitusi.

Dalam hal pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, DPR harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut.

Dengan demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR belum secara otomatis membuat Gibran kehilangan jabatan Wakil Presiden.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pembahasan di DPR dan tahapan konstitusional yang harus dilalui.

#GibranRakabuming #HakMenyatakanPendapat #DPRRI #PemakzulanGibran #PolitikIndonesia #PolemikIjazah #

04 Juni 2026

Usai Divonis, Noel Singgung Adanya Konsolidasi Politik, Ingatkan Pemerintahan Prabowo

01 Juli 2026

Jokowi Hadiri Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Momen Disambut Hormat Prabowo Jadi Sorotan

02 Januari 2025

UU Pemilu-Pilkada Sepanjang 2024 Paling Banyak Diuji di MK

24 September 2023

Bisa Auto Menang Pilpres Ini Cawapres Kuat Prabowo

20 April 2025

Hindari Terjadi Pelanggaran, Bawaslu Awasi Ketat Delapan Daerah PSU

29 November 2024

Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Terhitung Rendah, Komisi II DPR Cermati Kaitan dengan Penyelen