Akan Habiskan Sisa jabatan di IKN, Ini Alasan Jokowi

Bagikan

Foto: idetimes.com

Direktur Komunikasi Presiden Hassan Nasbi menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan masa jabatannya di Kalimantan Timur (Kaltim), ibu kota nusantara (IKN).

Direktur Komunikasi Presiden Hassan Nasbi menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan masa jabatannya di Kalimantan Timur (Kaltim), ibu kota nusantara (IKN).

“Istana Garuda, tempat Presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan, kini sudah bisa digunakan. Oleh karena itu, wajar jika Presiden Jokowi ingin merasakan pengalaman bekerja di Istana Garuda sebelum menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada presiden berikutnya , ini warisannya,” kata Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin (9 September 2024).

Presiden Jokowi dijadwalkan menjabat di IKN pada 11 September hingga 19 Oktober, atau sehari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka.

Menurut Hasan, meski bekerja di IKN, Presiden Jokowi tetap bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, Jokowi juga bisa saja mendelegasikan beberapa agenda kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Mengenai potensi dilakukannya perombakan kabinet saat Jokowi berkantor di IKN, Hasan menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt (pelaksana tugas) maupun pejabat definitif," jelasnya.

#Istana #Jokowi #Jabatan #IKN #kabinet #indonesiamaju

21 Februari 2024

Wacana PDIP Jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Jokowi Komentar Begini

25 Mei 2024

Gelar Rakernas PDIP, Megawati Ajak Anggota Rapat Tertutup

20 Agustus 2024

Fokus Dampingi RK di Jakarta, Atalia Mundur dari Petarungan Pilkada Jabar

03 September 2023

Respon Jokowi Geleng-Geleng Lihat Rakyatnya Berkelahi karena Politik

25 Agustus 2024

3 Kali Konsisten Dukung Prabowo Di Pilpres, Zulhas: PAN dan Gerindra Sudah Brotherhood

05 Juni 2024

SYL Sebut Aliran Bantuan Lewat Partai NasDem Sudah Sesuai Aturan