Akan Habiskan Sisa jabatan di IKN, Ini Alasan Jokowi

Bagikan

Foto: idetimes.com

Direktur Komunikasi Presiden Hassan Nasbi menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan masa jabatannya di Kalimantan Timur (Kaltim), ibu kota nusantara (IKN).

Direktur Komunikasi Presiden Hassan Nasbi menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan masa jabatannya di Kalimantan Timur (Kaltim), ibu kota nusantara (IKN).

“Istana Garuda, tempat Presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan, kini sudah bisa digunakan. Oleh karena itu, wajar jika Presiden Jokowi ingin merasakan pengalaman bekerja di Istana Garuda sebelum menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada presiden berikutnya , ini warisannya,” kata Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin (9 September 2024).

Presiden Jokowi dijadwalkan menjabat di IKN pada 11 September hingga 19 Oktober, atau sehari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka.

Menurut Hasan, meski bekerja di IKN, Presiden Jokowi tetap bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, Jokowi juga bisa saja mendelegasikan beberapa agenda kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Mengenai potensi dilakukannya perombakan kabinet saat Jokowi berkantor di IKN, Hasan menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt (pelaksana tugas) maupun pejabat definitif," jelasnya.

#Istana #Jokowi #Jabatan #IKN #kabinet #indonesiamaju

21 Mei 2025

Lewat Kasus Zarof Ricar, NasDem Desak Kejagung Bongkar Skandal Korupsi Hakim

03 September 2023

Cawapres Ini Disebut Bikin Prabowo 'Auto Menang' Pilpres, Wah Siapa?

13 Juni 2024

Prabowo Bertemu Perdana Menteri Arab Saudi, Puji Kepemimpinan Arab Saudi di Timur Tengah

18 Mei 2024

Yusril Ihza Mahendra Mundur Dari Ketua Umum PBB: Akan Tetap Aktif Diluar Partai

20 Agustus 2024

Airlangga Hartarto Mundur, Bamsoet Minta Kader Partai Golkar Jangan Goyah

18 April 2025

Usut Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia, Pakar: KPK Harus Terbuka