Anggaran Daerah Dipangkas, Dedi Mulyadi Klaim Operasional Tak Bisa Dikurangi

Bagikan

Foto: (Foto: Antara/Ricky Prayoga)

Jakarta – Pemangkasan anggaran pemerintah kembali menjadi sorotan. Hampir semua pos belanja daerah dikurangi, namun anggaran operasional pejabat disebut masih terbilang tinggi.

Salah satunya operasional Wakil Ketua DPR RI sekaligus tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang disebut mencapai Rp21 miliar. Besarnya angka ini menimbulkan pertanyaan publik di tengah kebijakan efisiensi yang digencarkan pemerintah pusat.

Dedi tidak menampik bahwa anggaran operasional menjadi sorotan. Namun, ia menegaskan pos tersebut tidak bisa dikurangi lebih jauh. Menurutnya, dana operasional justru menjadi instrumen penting untuk memastikan pemerintah dapat membantu masyarakat secara langsung.

“Kalau anggaran operasional dipangkas habis-habisan, bagaimana kita bisa turun langsung membantu warga? Anggaran ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi untuk memastikan pelayanan tetap berjalan,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan, sebagian besar belanja operasional digunakan untuk kegiatan kunjungan lapangan, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, hingga fasilitasi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah pusat memang tengah mendorong efisiensi besar-besaran. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan pemangkasan belanja barang dan perjalanan dinas. Bahkan, belanja alat tulis kantor (ATK) yang pernah mencapai Rp44 triliun di tingkat nasional ikut ditekan.

Kondisi ini memunculkan dilema. Di satu sisi, efisiensi anggaran diperlukan agar keuangan negara lebih sehat. Namun di sisi lain, pemangkasan berlebihan pada pos tertentu bisa berimbas pada menurunnya kualitas layanan publik.

Publik kini menunggu transparansi lebih detail mengenai rincian anggaran operasional, agar tidak menimbulkan persepsi negatif bahwa dana tersebut hanya menguntungkan pejabat.

#Anggaran #Daerah #DediMulyadi #Operasional #DKM #pemprovjabar

20 Mei 2025

Segini Gaji Pegawai Kecamatan, Bisa Buat DP Rumah

19 Mei 2025

Diutus Presiden, Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin Usai Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV

19 September 2025

Kemenkumham Desak Polisi Permudah Akses Besuk Aktivis yang Ditahan

29 April 2025

Bobby Nasution Dan Dedi Mulyadi Rapat Bareng Komisi II DPR Bahas BUMD

15 September 2025

Menkum: Pemerintah dan DPR Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset

17 September 2025

Ahmad Dofiri Sambangi Istana Menjelang Pelantikan Menteri Baru