Banyak Terjadi PHK Industri Tekstil, DPR Minta Perketat Produk Impor

Bagikan

Foto: DPR RI

Komisioner IX DPR PKS Netti Prasetyani Aher meminta pemerintah mencari solusi atas kuatnya tren pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di industri tekstil

Komisioner IX DPR PKS Netti Prasetyani Aher meminta pemerintah mencari solusi atas kuatnya tren pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di industri tekstil, yang terjadi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

“[Pemerintah] tidak boleh tinggal diam seolah-olah tidak ada yang salah,” kata Neti, Kamis (5 September 2024).

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), sebanyak 46.240 pekerja mengalami PHK pada Januari hingga Agustus 2024.

Menurut Netty, di balik setiap peristiwa PHK, harus dicermati kemungkinan adanya industri dalam negeri yang tumbang, terlebih hal ini tentu akan berdampak terhadap perekonomian secara umum.

"Pemerintah harus fokus mengatasi masalah pada upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan. Buat kebijakan yang dapat mendorong perusahaan kembali sehat, secara keuangan dan juga proses produksi," tuturnya.

Selain itu, ia mengungkapkan salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya industri tekstil dan garmen dalam negeri, adalah karena tidak kuat bersaing dengan barang impor dari Cina yang harganya jauh lebih murah.

"Produsen produk Cina bisa menjual murah ke pasar Indonesia, karena mendapat subsidi dan kemudahan lain dari pemerintahnya. Artinya ada regulasi yang menguntungkan," kata Netty.

"Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia," sambungnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah agar menyelidiki dan memperketat pengawasan produk impor, serta memberantas praktik jual dan impor ilegal tersebut.

"Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya. Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas," tandasnya.

#PHK #IndustriTekstil #DPR #Impor #ProdukCina

13 Maret 2025

Disertasi Bahlil Belum Diakui Secara Akademis, UI: Tuntutan Pembatalan Tak Relevan

22 April 2025

Airlangga Belum Lapor Hasil Negoisasi Tarif Impor Amerika Ke Prabowo

30 Mei 2024

Harun Masiku Masih Jadi Buron, KPK Panggil Saksi Ini

21 April 2025

Tak Boleh ada Isu 'Matahari Kembar', Ma'ruf Amin: Kalau Hatinya Bersih, Itu tak Ada

09 September 2023

Elit Demokrat Percaya diri, SBY: Megawati bisa menerima AHY

30 Juli 2024

Projo Optimis Ridwan Kamil Bisa Lawan Anies di Pilgub Jakarta