orang yang akan menggantikan adalah Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama di Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP). Selain itu, Bimo juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Maritim dan Investasi (Marves).
Di tengah penurunan pendapatan pajak dan keterlambatan dalam peluncuran layanan pajak digital Coretax dengan nilai Rp1,3 triliun, muncul kabar tentang perubahan besar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Posisi Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, bakal diisi oleh orang baru.
Siapa yang akan menjadi penggantinya? Mengacu pada kabar yang beredar, orang yang akan menggantikan adalah Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama di Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP). Selain itu, Bimo juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Maritim dan Investasi (Marves).
Pada dasarnya, perubahan yang melibatkan Suryo Utomo adalah hal yang biasa. Pria yang lahir di Semarang pada 26 Maret 1969 ini, diangkat oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan telah menduduki jabatan Dirjen Pajak sejak 1 November 2019.
Suryo menggantikan Robert Pakpahan yang menjabat Dirjen Pajak selama 2 tahun. Sebelumnya, Suryo adalah Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak.
Kabarnya, Suryo adalah adik dari sahabat Sri Mulyani saat sekolah di SMA 3 Semarang. Selanjutnya bisa melenggang jadi pemimpin di DJP.
Boleh dibilang, Suryo Utomo menikmati empuknya kursi Dirjen Pajak, sudah terlalu lama. Jarang sekali ada Dirjen Pajak yang menjabat lebih dari 5 tahun di era reformasi.
Sebut saja, Hadi Poernomo hanya 4 tahun (2002-2006), atau Darmin nasution hanya 2 tahun (2006-2009) dan Fuad Rahmany (2011-2014).
Saat memimpin DJP, Suryo sempat terseret gaya hidup gemerlap dari internal DJP. Yakni, hobi menunggangi motor gede Harley Davison yang dinilai tidak pantas ketika banyak pejabat DJP tersangkut kasus hukum.
Hal itu membuat Sri Mulyani marah besar. Sekitar Februari 2023, dia meminta club moge Harley Davidson internal DJP bernama 'Belasting Rijder' dibubarkan.
Paling anyar, DJP membangun aplikasi layanan pajak berbasis digital senilai Rp1,3 triliun, bernama Coretax namun belum bisa dipakai maksimal hingga hari ini. Padahal, Coretax resmi dirilis pada 1 Januari 2025.
Terkait informasi pergantian Dirjen Pajak, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro tiba-tiba menyatakan tak bisa bicara.
Kalau sudah begitu, besar kemungkinan bakalan terjadi pergantian. Kalau memang tidak terjadi, tentunya pihak Kemenkeu tidak bimbang dan ragu untuk membantahnya. “Kami belum bisa menanggapi hal tersebut,” kata Deni, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Askolani yang dikabarkan kena 'reshuffle' juga enggan memberikan tanggapan.
Ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, dia hanya menjawab tidak tahu-menahu perihal wacana pergeseran kursi jabatan yang ia duduki saat ini. “Oh, enggak tahu saya,” ujarnya.
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.