Dasco Terima Aspirasi soal Status Wapres Gibran, DPR Tunggu Masa Sidang

Bagikan
09 November 2026 | Author :
Foto: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memberi keterangan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan adanya aspirasi dari organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi untuk membahas persoalan status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan banyak organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi menyampaikan aspirasi agar parlemen membahas persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, hingga Senin (9/11/2026), DPR belum mengambil langkah resmi karena masih berada dalam masa reses.

Dasco mengatakan, sejumlah anggota DPR menginginkan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme dan forum resmi di parlemen. Pembahasan baru dapat dilakukan setelah DPR kembali memasuki masa persidangan pada Selasa (10/11/2026).

"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama perwakilan fraksi untuk membahas persoalan tersebut.

Menurut Dasco, pembicaraan mengenai aspirasi tersebut masih berlangsung secara informal. Sejumlah anggota DPR menginginkan agar pembahasan dilakukan melalui forum yang sesuai dengan tata tertib dan mekanisme kelembagaan.

DPR Masih Menunggu Putusan Lengkap Mahkamah Agung

Selain menunggu pembukaan masa sidang, Dasco mengatakan DPR masih menanti salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Putusan MA tersebut menjadi salah satu perkembangan hukum yang memicu munculnya kembali pembahasan mengenai persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Meski demikian, Dasco menegaskan DPR belum dapat menentukan langkah yang akan ditempuh sebelum memperoleh dokumen putusan secara lengkap dan mendengarkan perkembangan aspirasi dari para anggota parlemen.

"Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," ujarnya.

Ia menambahkan, dinamika pembahasan akan dilihat setelah masa persidangan kembali dibuka. Dengan demikian, belum ada keputusan resmi DPR mengenai tindak lanjut persoalan tersebut.

Aspirasi Pembahasan Status Gibran Melibatkan Lintas Fraksi

Aspirasi untuk membahas status Gibran muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan pada Pilpres 2024.

Perkembangan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai implikasi putusan pengadilan terhadap persyaratan pencalonan Wakil Presiden.

Sejumlah pihak mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme politik dan konstitusional di DPR.

Namun, proses pembahasan di parlemen masih menunggu mekanisme resmi serta kajian terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Hingga Senin (9/11/2026), DPR belum mengumumkan sikap kelembagaan terkait aspirasi tersebut. Perkembangan pembahasan selanjutnya akan bergantung pada proses persidangan dan mekanisme yang berlaku di parlemen.
Baca Juga
• Prabowo Tegaskan Arah Ekonomi Konstitusi di Harlah ke-28 PKB, Singgung Kebocoran Anggaran hingga &qu
• Prabowo dan Mahmoud Abbas Bahas Palestina, Indonesia Tegaskan Dukungan untuk Perdamaian
• Rapimnas Kadin Hasilkan Tiga Rekomendasi, Ini yang Diminta kepada Pemerintah
• Prabowo Serahkan Jet Tempur Rafale ke TNI AU, Penguatan Pertahanan Udara RI Masuki Babak Baru
• Prabowo Akan Beri Bantuan Upah Rp 900.000 untuk 3 Bulan ke 13,3 Juta Pekerja
#SufmiDascoAhmad #GibranRakabuming #WakilPresiden #DPRRI #PolitikIndonesia #MahkamahAgung #PrabowoGi
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.