Golkar Tegaskan KIM Plus akan Taat dengan Putusan MK

Bagikan

Foto: Tangkapan Layar/Inilah.com/Vonita B

Wakil Ketua Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan Koalisi Indonesia Industri (KIM) merupakan koalisi partai politik yang bermain sesuai aturan.

Wakil Ketua Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan Koalisi Indonesia Industri (KIM) merupakan koalisi partai politik yang bermain sesuai aturan.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi situasi KIM pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada Bersatu 2024.

“Kami Partai Aliansi untuk Indonesia Maju adalah pihak yang memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum,” kata Dori, Jumat (23/8/2024) di Gedung Majelis Nasional, Senayan, Jakarta Pusat.

Doli mengatakan komitmen tersebut ditunjukkan dengan cara KIM menjalani proses pemilu 2024. Dia mengatakan, seluruh parpol di KIM mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

"Jadi sekali lagi kami paham betul bahwa negara ini adalah negara hukum, semuanya berjalan, semuanya berproses sesuai dengan peraturan perundangan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya memutuskan untuk melaksanakan Pilkada serentak 2024 dengan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Maka yang berlaku pada saat pendaftaran tanggal 27 Agustus nanti adalah keputusan JR (judicial review) MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Dasco tegaskan pihaknya tidak akan mengagendakan rapat paripurna untuk membahas lebih lanjut revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dalam waktu dekat.

Pasalnya rapat paripurna pada umumnya diagendakan pada hari Selasa dan Kamis, sedangkan pada tanggal 27 Agustus Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka pendaftaran untuk pasangan calon yang akan maju di Pilkada serentak 2024.

“Karena pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran Pilkada nah. Oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan berlaku,” ujarnya.

#Golkar #KIMPlus #PutusanMK #partai

30 April 2025

TNI Masih Kurang, Menhan Sjafrie: Kebutuhan Idealnya 500 Ribu

19 April 2025

Pelesiran saat Kondisi Ekonomi Indonesia Tak Baik, Misbakhun Harus Minta Maaf ke Publik

13 Mei 2025

Revisi UU Pemilu, KPU Minta Harus Berdasar Refleksi Pengalaman Penyelenggaraan

07 Juli 2024

Siapkan Koalisi Pilkada Purwakarta, Anne Ratna Mustika Silaturahmi Pada Ke Zulhas

22 Februari 2024

Selamat! AYH Resmi Dilantik Jadi Menteri ATR

12 Januari 2024

Konsisten Dukung Jokowi Meski Kalah 2 Kali, Ini Tegas Prabowo