Mendagri Dorong Pemda Perkuat Pengawasan Program MBG demi Cegah Krisis

Bagikan

Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha/rwa

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah aktif mengawasi Program MBG. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi krisis dan memastikan kualitas layanan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan Program MBG. Ia menilai, keterlibatan Pemda secara langsung akan membantu memastikan program berjalan tepat sasaran dan mampu mencegah risiko yang dapat memicu krisis di masyarakat.

Menurut Tito, Pemda harus proaktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, sekaligus memastikan standar layanan yang diberikan melalui Program MBG tetap terjaga. "Pengawasan yang kuat dari Pemda akan menjadi kunci agar MBG benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan masalah baru," ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan agar Pemda ikut memantau kualitas layanan dan menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kendala di lapangan. Sinergi pusat dan daerah dinilai akan mempercepat penyelesaian masalah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program ini.

Program MBG sendiri menjadi salah satu inisiatif penting pemerintah untuk memperluas layanan bagi masyarakat. Karena itu, peran aktif Pemda bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga memastikan manfaat program dapat dirasakan secara merata.

#Mendagri #Pemda #ProgramMBG #PengawasanDaerah #TitoKarnavian #KebijakanPublik

29 April 2025

Hapus Batasan Usia Calon KPI Daerah, Pensiunan ASN Berebut Daftar

05 Agustus 2025

Presiden Prabowo Berikan Amnesti kepada Hasto dan Tom Lembong: Langkah Politik Rekonsiliasi?

16 September 2025

KPU Rahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres, Transparansi Pemilu Dipertanyakan

29 Mei 2025

Pemerintah Akan Pangkas Anggaran Lagi, Ekonom: Siapa yang akan Tampung Lonjakan PHK Tahun Depan?

17 September 2025

Posisi Menko Polkam Kosong, Presiden Prabowo Tunjuk Pejabat Ad Interim

22 Mei 2025

Nahdlatul Ulama Bekasi Protes Kebijakan KDM, Tak Berpihak Pada Pesantren