Prabowo Panggil Sri Mulyani Airlangga dan Bahlil, Bahas Tax Ratio

Bagikan

Foto: Inilah.com/ Vonita Betalia

Sri Mulyani membagikan rincian mengenai diskusi bersama Prabowo pada sore hari itu. Dia menjelaskan bahwa Prabowo membahas mengenai kemajuan dalam penerimaan negara

Presiden Prabowo Subianto mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi serta Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka.

Setelah menghadiri pertemuan tersebut, Sri Mulyani membagikan rincian mengenai diskusi bersama Prabowo pada sore hari itu. Dia menjelaskan bahwa Prabowo membahas mengenai kemajuan dalam penerimaan negara.

"Kita membicarakan mengenai penerimaan negara," tutur Sri Mulyani kepada para jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan rincian tambahan pembicaraan dengan Prabowo. Ia menyebutkan bahwa Prabowo berfokus pada usaha untuk meningkatkan rasio pajak serta perbaikan dalam hal administrasi.

"Mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan rasio pajak dan upaya-upaya intensifikasi serta perbaikan administrasi," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Prabowo telah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025, namun hanya untuk barang-barang mewah. Kementerian Keuangan pun dituduh kurang inovatif.

Seorang analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, menilai bahwa saat ini, situasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada dalam kondisi yang sangat berat. Selain itu, kondisi ini semakin rumit karena target pajak yang sering kali tidak tercapai.

"Semua akibat salah membaca situasi baik nasional maupun global yang menjadi basis dalam perumusan APBN," papar Salamuddin, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Kesalahan dalam membaca situasi ekonomi di dalam negeri, Salamuddin bilang, berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak dapat menghubungkan antara target pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal.

Dia pun mengkritisi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menaikkan PPN 12 persen ini, merupakan solusi yang paling mudah untuk mengerek setoran pajak. Padahal, masalah substansial di sektor pajak bukan itu.

"Menaikkan penerimaan APBN lewat PPN 12 persen, tidak perlu berpikir panjang, studi atau analisis yang komprehensif," ungkapnya.

#Prabowo #SriMulyani #Airlangga #Bahlil #TaxRatio #pemerintah #presidenri

14 Agustus 2023

Harga Emas Antam Hari Ini Turun! Per Gram Rp 1.061.000

14 Desember 2024

Jangan Senang Dulu dengan Investasi Apple, Huawei Apa Kabar?

30 Januari 2025

Gelapkan Dana Rp 9, 74 Triliun, Dua Petinggi eFishery Dicopot

21 Maret 2025

Pemerintah Komitmen Majukan Ekonomi Desa, Prabowo: Kita akan Bangun 75.000 Koperasi

29 Maret 2025

Indonesia Siapkan 1,6 Juta Butir Telur Untuk Ekspor ke Amerika Serikat

21 Maret 2025

Honorer yang Lolos CPNS dan CPPPK Tetap Akan Terima Gaji Jelang Lebaran