Program Tapera Banyak Diprotes, Ini Kata Pengusaha Properti

Bagikan

Foto: inilah.com

Kemunculan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tak membuat senang para pelaku bisnis properti. Waktunya tidak tepat karena daya beli terpengaruh.

"Kita melihat iuran Tapera ini jangan sampai menambah beban bagi pengusaha dan pekerja yang selama ini sudah dibebani dengan berbagai macam potongan serta iuran. Tapera ini mesti disosialisasikan baik-baik," ujar Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi), Lukas Bong di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Lukas Bong menambahkan, Tapera masih memerlukan diskusi lebih lanjut dengan seluruh pihak terkait.

"Saya melihat Tapera ini bisa menjadi motor penggerak sektor properti. Tapi, saya pikir Tapera ini terlalu dini untuk diterapkan," katanya.

Lukas mewawancarai pekerja yang sudah mempunyai rumah namun tetap dipaksa bergabung dengan Tapera.

Bahkan, besaran kontribusi Tapera tidak sedikit dan akhirnya terakumulasi menjadi dana besar yang dikelola pemerintah. Organisasi pengelola atau BP Tapera.

"Saya pikir pengenaan Iuran Tapera kepada masyarakat dan pekerja harus tebang pilih, tidak semua harus disamaratakan. Dan kita mesti tahu katakan lah perlu ada subsidi dari pemerintah, subsidi perusahaan dan mungkin ada dana dari masyarakat atau konsumen, sehingga angka iuran Tapera menjadi menarik bagi masyarakat dan pekerja untuk mau menabungkan uangnya. Jadi rasanya tidak bisa diberlakukan sama rata," kata Lukas Bong.

Menurut dia, besaran iuran Tapera sebesar 3% sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat tabungan, tidak diubah dalam PP Nomor 21 Tahun 2024, dengan jelas disebutkan bahwa pemberi kerja wajib menyetorkan tabungan bulanan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai bulan tabungan tersebut disebutkan Rekening Dana Tapera.

Jumlah simpanan peserta ditetapkan sebesar tiga persen dari gaji peserta yang digaji dan penghasilan peserta yang berwirausaha, sebagaimana diatur dalam peraturan. pasal 15 ayat 1 PP 25/2020 belum diubah pada PP Nomor 21 Tahun 2024.

#Tapera #Pengusaha #Properti #presiden #jokowi #pekerja #buruh

29 Mei 2024

Ahmad Sahroni Dihadirkan KPK ke Sidang SYL Hari Ini

17 Juli 2024

UAH Tanggapi Pertemuan Kontroversial 5 Tokoh NU ke Presiden Israel: Filsuf selayaknya Harus Bijak

14 April 2025

Minimalisir Pekerja Ilegal, Kementerian PPMI Gandeng Perguruan Tinggi dan Pemkot Solo

31 Januari 2025

KAI Komuter Pastikan Integrasi Stasiun Karet, BNI City Sudirman Dimulai April

07 April 2025

Libur Lebaran Usai! Besok Masuk Kerja, ASN Jakarta Dilarang Izin dan Telat

16 November 2024

Kalah Dari Jepang, STY: Masih Ada Harapan