Tak Mau Disebut Alat Politik, KPK Harusnya Segera Tangkap Hasto

Bagikan

Foto: Inilah.com/Vonita

Fakhrizal Affandi, pakar hukum pidana dan antropologi forensik Universitas Brawijaya, mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindari penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Fakhrizal Affandi, pakar hukum pidana dan antropologi forensik Universitas Brawijaya, mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindari penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Usai menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menangkapnya.

“Kalau mereka (KPK) benar-benar aparat penegak hukum, pasti langsung menangkap (menahan) tersangka setelah diidentifikasi,” kata Fakhrizal.

Sementara itu, respons KPK yang berkepanjangan terhadap Hasto menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya ada tanda-tanda aksi politik.

"Pernah ada perintah Jangan tangkap saya dulu, nanti saya beberkan.'' Artinya, KPK tidak independen, kata Fakhrizal.

Menurutnya, untuk mencegah hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera memasukkan Pak Hast ke sel isolasi.

KPK secara resmi mengumumkan penetapan Hasto sebagai tersangka pada Selasa (24/12/2024). Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan bahwa penetapan ini didasarkan pada dua alat bukti yang cukup dalam gelar perkara.

Dalam konstruksi kasusnya, Hasto diduga menjadi donatur suap senilai Rp600 juta kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Selain itu, Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air guna menghilangkan jejak dalam operasi tangkap tangan (OTT) Januari 2020. Ia juga disebut membungkam sejumlah saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya kepada penyidik.

KPK juga telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Hasto, advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, serta mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Yasonna diduga terlibat dalam penghalangan data perlintasan Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta saat operasi tersebut berlangsung.

#Politik #KPK #Hasto #Sel #Penjara #PDIP #Partai

25 Agustus 2024

3 Kali Konsisten Dukung Prabowo Di Pilpres, Zulhas: PAN dan Gerindra Sudah Brotherhood

22 Oktober 2023

Setelah Partai Golkar, Gibran Mau Minta Restu Demokrat, Ini Tanggapan SBY

21 April 2025

Kebakaran Di Kantor KPU Buru Komisi II DPR Minta Polri Usut Tuntas

29 Juli 2024

Jadwal Tahapan Pilkada Sudah Rilis, KPU RI Sudah Siap Gelar Pilkada Serentak 2024

03 Januari 2025

Putusan MK Untungkan Pendukung Anies, Minimalkan Peran Oligarki

06 November 2023

Gibran Akan Segera Bergabung Ke Partai Golkar, Ini Kata Politisi PDIP