Masih Tak Terima Hasil Pengumuman KPU, PDIP Minta MPR Tunda Pelantikan Prabowo-Gibran

Bagikan

Foto: IDE Times

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun optimis gugatan yang diajukan pihaknya dapat membawa masukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun optimis gugatan yang diajukan pihaknya dapat membawa masukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam melantik presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mendatang.

Menurutnya, Ajuan Gugatan tersebut membawa harapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) final dengan binding dan bijaksana.

“Namun esensi putusan itu yang kita harapkan,” kata Gayus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Kamis (2/5/2024).

Gayus menegaskan, bahwa gugatannya di PTUN tidak akan mempengaruhi putusan MK yang menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Baginya, tidak ada putusan lain yang bisa membatalkan putusan MK yang final dan binding.

“Tidak ada membatalkan, artinya putusan ini kami membayangkan tidak akan ada,” ucap Gayus.

Namun, ia menegaskan bahwa gugatan ini akan mengungkapkan kelayakan Prabowo-Gibran memimpin Bangsa Indonesia. Maka diperlukan bukti-bukti konkret bagi MPR untuk dapat mempertimbangkan pelantikan keduanya mendatang.

“Maka rakyat yang diwakili Senayan di legislatif, yaitu MPR, wadahnya seluruh rakyat mempunyai keabsahan berpendapat itu ada di sana diwakili, dia akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali melanggar hukum itu bisa dilaksanakan,” Tegasnya.

# pdip #mpr #prabowogibran #presiden #wakilpresiden #indonesia #politik

19 April 2025

Batasi Peliputan Media, Sidang Hasto Terkesan Ditutup-tutupi

01 September 2023

Anies Baswedan Gandeng Cak Imin, Partai Demokrat Ungkap Ini

23 Agustus 2024

Sufmi Dasco: DPR RI dan Pemerintah Akan Tunduk Putusan MK

29 November 2023

PKS Berjanji Ibu Kota Tetap Jakarta, Ini Respon Ganjar & Gibran

03 Januari 2025

Putusan MK Untungkan Pendukung Anies, Minimalkan Peran Oligarki

14 April 2025

Hakim Pernah Minta Naik Gaji, Dikabulkan Pemerintah Malah Bikin Malu