5 Ribu Dapur MBG Diduga Fiktif, DPR Desak Audit dan Transparansi

Bagikan

Foto: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini. (RRI)

DPR menyoroti dugaan 5.000 dapur MBG fiktif yang dicoret dari daftar. Komisi IX mendesak BGN melakukan audit menyeluruh agar program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan dan tepat sasaran.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menuai sorotan. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mendesak adanya audit menyeluruh terhadap dugaan ribuan dapur fiktif yang tercatat dalam program tersebut.

Menurut Yahya, hingga kini dirinya belum menerima penjelasan yang jelas terkait banyaknya legislator daerah yang disebut-sebut menguasai dapur MBG. Ia mengingatkan bahwa program ini jangan sampai berubah menjadi lahan bisnis yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Program MBG ini harus betul-betul pro rakyat, bukan dijadikan ajang rebutan proyek yang banyak cuannya,” ujar Yahya dalam keterangannya.

5.000 Dapur Dicoret dari Daftar

Berdasarkan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat sekitar 5.000 titik lokasi dapur yang akhirnya dicoret dari daftar karena tidak kunjung dibangun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat sebagian lokasi sebelumnya sudah masuk dalam rencana implementasi.

Sejumlah pengelola calon dapur bahkan mengaku sudah menyiapkan lahan, fasilitas, hingga tenaga kerja. Namun, secara tiba-tiba, lokasi mereka dicoret tanpa alasan yang transparan.

“Praktik penentuan lokasi dapur ini harus ditelusuri. Jangan sampai ada permainan dalam proses distribusi, karena yang dirugikan adalah masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat,” tegas Yahya.

Praktik Tidak Sehat dalam Penentuan Lokasi

Yahya menyoroti adanya dugaan praktik tidak sehat dalam penentuan lokasi dapur MBG. Menurutnya, ada indikasi lokasi ditentukan bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, melainkan melalui pertimbangan politis atau kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, sistem kuota penuh atau portal terkunci dalam pendaftaran calon mitra juga dianggap menyulitkan pihak-pihak yang sebenarnya memenuhi syarat. Hal ini membuat pelaksanaan program rawan disusupi praktik titipan.

Dampak Dapur Fiktif

Jika persoalan ini tidak segera diatasi, program MBG bisa kehilangan kepercayaan publik. Dampak terburuknya adalah anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi malah kehilangan akses.

“Ini program penting untuk masa depan generasi bangsa. Jangan sampai hanya jadi catatan di atas kertas, tapi faktanya di lapangan dapurnya tidak ada,” kata Yahya.

DPR Desak Audit Menyeluruh

Komisi IX DPR mendesak BGN segera melakukan langkah konkret, di antaranya:

- Audit internal menyeluruh terhadap semua lokasi dapur MBG yang tercatat.
- Transparansi data mengenai status pembangunan dan pihak pengelola.
- Evaluasi sistem seleksi agar bebas dari praktik titipan atau kepentingan politik.
- Akuntabilitas anggaran supaya dana publik benar-benar digunakan sesuai sasaran.

Harapan ke Depan

Program MBG sejak awal dirancang untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia melalui distribusi makanan sehat dan seimbang. Karena itu, DPR meminta agar pemerintah memastikan seluruh dapur benar-benar beroperasi sesuai target.

“Jangan sampai cita-cita baik program ini ternoda karena lemahnya pengawasan. Audit harus segera dilakukan agar jelas mana dapur yang benar-benar ada dan mana yang hanya fiktif,” tutup Yahya.

#MBGFiktif #AuditBGN #ProgramMBG #MakanBergiziGratis #KomisiIX #Transparansi

26 Juli 2025

Badan Gizi Nasional Ralat Pernyataan Soal Kandungan Gizi Produk Kemasan

29 Mei 2025

Kunjungi Akmil Magelang, Prabowo dan Macron Terlihat Berbincang Akrab di Helikopter

15 September 2025

Menkum: Pemerintah dan DPR Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset

02 Oktober 2025

Mendagri Dorong Pemda Perkuat Pengawasan Program MBG demi Cegah Krisis

16 September 2025

Prabowo Gelar Rapat Ekonomi di Istana, Bahas Stimulus, Energi, dan Pangan

29 April 2025

UU BUMN Butuh Aturan Turunan, Erick Thohir: Jangan Sampai Tabrakan