Kebijakan ini mencakup tidak hanya mahasiswa dan pengajar, tetapi juga pembicara tamu, kontraktor, staf, serta wisatawan.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengarahkan semua kedutaan dan konsulat di berbagai negara untuk memulai langkah-langkah pemeriksaan yang lebih ketat bagi individu yang meminta visa untuk mengunjungi Universitas Harvard.
Instruksi ini, yang dikeluarkan pada 29 Mei 2025 oleh kantor Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, mengharuskan para pejabat konsuler untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas online semua pemohon visa non-imigran yang berencana pergi ke Harvard 'untuk segala tujuan.'
Kebijakan ini mencakup tidak hanya mahasiswa dan pengajar, tetapi juga pembicara tamu, kontraktor, staf, serta wisatawan.
Merujuk pada Anadolu Agency, pada hari Sabtu (31/5/2025), langkah baru ini mewajibkan pelamar untuk berpotensi menjadikan profil media sosial mereka terlihat oleh publik. Individu yang tidak memiliki kehadiran online atau akun pribadi dapat dianggap mencurigakan, sebagaimana tercantum dalam email tersebut.
Arahan tersebut merupakan bagian dari program percontohan yang lebih luas untuk memperluas pemeriksaan media sosial bagi pemohon visa AS dan mengikuti perintah Departemen Luar Negeri terpisah yang dikeluarkan awal pekan ini yang menangguhkan semua penunjukan visa pelajar baru saat kedutaan mempersiapkan perubahan tersebut.
Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Trump dan universitas-universitas AS. Harvard, khususnya, telah menghadapi pengawasan yang lebih ketat.
Pemerintah menuduh universitas tersebut gagal menangani insiden antisemit di kampus dan mengutip kekhawatiran tersebut dalam arahan visa.
Email tersebut juga merujuk pada perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan visa dan memerangi antisemitisme.
Pemerintah federal telah mengambil tindakan agresif terhadap Harvard, termasuk membekukan pendanaan federalnya dan mengancam akan mencabut visa pelajar internasional atas pelanggaran kecil.
Upaya sebelumnya untuk memblokir universitas tersebut dari menerima mahasiswa internasional dihentikan sementara oleh pengadilan federal.
Arahan visa tersebut menambah daftar tindakan yang menargetkan lembaga akademis AS karena Gedung Putih meningkatkan pendiriannya terhadap protes kampus yang mendukung Palestina dan program yang berfokus pada keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI).
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.