Reshuffle Kabinet Kian Dekat, Prabowo Dinilai Akan Evaluasi Airlangga, Raja Juli, dan Pigai

Bagikan

Foto: Inilah.com/Vonita

Sinyal reshuffle kabinet semakin kuat dari Presiden Prabowo. IPP menilai Airlangga Hartarto, Raja Juli Antoni, dan Natalius Pigai termasuk nama yang layak dievaluasi.

Jakarta – Isu reshuffle kabinet semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto disebut memberi sinyal tegas akan adanya perombakan jajaran menteri. Ikatan Pengacara Publik (IPP) menilai langkah ini penting sebagai upaya memperkuat kinerja pemerintahan.

IPP menyoroti beberapa nama menteri yang dianggap layak dievaluasi, antara lain Airlangga Hartarto, Raja Juli Antoni, dan Natalius Pigai. Menurut mereka, evaluasi diperlukan karena ketiganya dinilai belum menunjukkan kinerja optimal serta kerap memunculkan kontroversi di ruang publik.

“Reshuffle menjadi instrumen presiden untuk memastikan kabinet berjalan solid. Kalau ada menteri yang tidak fokus bekerja atau malah membuat gaduh, tentu wajar bila dievaluasi,” ujar perwakilan IPP.

Menurut IPP, Prabowo harus tegas dalam menentukan siapa saja yang layak bertahan dan siapa yang perlu diganti. Hal ini, kata mereka, menjadi langkah strategis agar pemerintahan berjalan efektif, apalagi menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial di masa mendatang.

Spekulasi mengenai reshuffle memang terus mencuat. Selain faktor kinerja, dinamika politik juga kerap menjadi pertimbangan. Namun, publik menantikan bagaimana Presiden Prabowo mengambil keputusan terkait wajah baru kabinetnya.

#ReshuffleKabinet #PrabowoSubianto #AirlanggaHartarto #RajaJuliAntoni #NataliusPigai #KabinetIndones

21 Mei 2025

Segini Gaji Bupati per Bulan, Terima Fasilitas Mewah

20 Mei 2025

Jadi Ditjen Pajak, Bimo Diperintahkan Prabowo Perbaiki Sistem Coretax

30 April 2025

Dedi Mulyadi Larang Wisuda Sekolah, Mendikdasmen: Boleh Asal tak Memberatkan

12 Mei 2025

Jangan coret Uang Rupiah, Ini Pasal Yang Bakal Diterima, Sanksi Penjara hingga Denda Miliaran!

28 April 2025

Program MBG Harus Profesional dan Fokus Berdayakan UMKM

15 September 2025

Keputusan Baru KPU Soal Data Capres, DPR Minta Transparansi