Belum Ada Suppres, Dasco Tegaskan DPR Tak Terima Surat Pergantian Kapolri

Bagikan

Foto: Instagram/@sekretariat.kabinet

Belum Ada Suppres, Dasco Tegaskan DPR Tak Terima Surat Pergantian Kapolri

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa hingga Jumat malam (12/9/2025), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menerima Surat Presiden (Suppres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah mengirimkan suppres untuk membahas calon Kapolri baru. Menurut Dasco, informasi tersebut tidak benar dan belum memiliki dasar hukum.

Dasco: Belum Ada Surat Masuk

Dasco menekankan, mekanisme pergantian Kapolri memiliki jalur resmi yang tidak bisa ditawar. Surat Presiden harus terlebih dahulu masuk ke pimpinan DPR untuk kemudian dibahas dalam rapat dan diteruskan ke Komisi III DPR RI guna dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan.

“Sampai saat ini pimpinan DPR belum menerima surat apa pun terkait pergantian Kapolri. Jadi kabar yang beredar hanya isu belaka,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia menambahkan, jika memang ada suppres resmi, DPR pasti akan mengumumkan dan segera menindaklanjutinya sesuai aturan yang berlaku.

Isu Pergantian Kapolri

Belakangan, isu pergantian Kapolri ramai diperbincangkan publik. Sejumlah nama bahkan mulai disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, hingga kini belum ada kepastian maupun konfirmasi dari pihak pemerintah.

Dasco meminta masyarakat tetap menunggu proses konstitusional berjalan dan tidak termakan spekulasi. “Kami imbau publik tidak terpengaruh isu liar yang beredar. Semua ada mekanismenya, mari kita tunggu jalannya prosedur,” tegas politisi Gerindra tersebut.

Mekanisme Pergantian Kapolri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Proses itu dimulai dari pengiriman suppres, kemudian uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III, hingga paripurna DPR.

Dengan demikian, pergantian Kapolri tidak bisa hanya didasarkan pada isu atau kabar tidak resmi. Semua keputusan tetap bergantung pada proses hukum dan politik yang sah.

#Suppres #Dasco #DPR #Kapolri #prabowo #presiden

13 Mei 2025

Ledakan Amunisi TNI Di Garut, Dedi Mulyadi Janji Biayai Kuliah Anak Para Korban

30 April 2025

Pramono Beberkan Alasannya Tunjuk Cak Lontong Jadi Komisaris Ancol

26 Mei 2025

Presiden Prabowo Disambut Langsung Anwar Ibrahim Saat Hadiri KTT ke-46 ASEAN

17 September 2025

Posisi Menko Polkam Kosong, Presiden Prabowo Tunjuk Pejabat Ad Interim

17 September 2025

5 Ribu Dapur MBG Diduga Fiktif, DPR Desak Audit dan Transparansi

15 September 2025

Legislator Daerah Ikut Kelola Dapur MBG, Etiskah?