Soal Jokowi dan 'Partai Cokelat', Siti Zuhro: Polri Jangan Jadi Alat Kepentingan Pribadi

Bagikan

Foto: Antara

Siti Zuhro, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengomentari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang adanya rencana “jahat” yang dimanfaatkan oleh Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 RI.

Siti Zuhro, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengomentari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang adanya rencana “jahat” yang dimanfaatkan oleh Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 RI.

Siti Zuhro menekankan bahwa untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045, perlu adanya pembenahan kelembagaan nasional khususnya lembaga hukum Indonesia. Ia mengatakan, Polri perlu melakukan reformasi atau pembenahan jajarannya.


"Polri tidak boleh partisan, memihak satu golongan, kekuatan politik tertentu dan bersikap partisan dan bahkan memberikan dukungan terhadap elite atau golongan tertentu," kata Siti Zuhro saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Siti Zuhro menjelaskan, tugas pokok dan fungsi Polri memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, memelihara keamanan, dan memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan efektif.

Maka itu, ia menegaskan dengan tugas pokok dan fungsi seperti itu, maka tidak boleh pihak mana pun menggunakan Polri dan sumber daya manusia di Polri untuk kepentingan diri sendiri maupun golongan, serta kepentingan kekuatan politik tertentu.

"Bila itu dilakukan, maka ini melanggar hukum dan bisa dituntut secara hukum karena sudah menyimpangkan fungsi utama institusi Polri ke ranah politik praktis yang hanya menguntungkan diri dan kelompoknya," ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluhkan adanya cawe-cawe atau intervensi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada 2024 dengan menggunakan tangan Partai 'Cokelat'. Dalam sebuah siniar yang dipandu oleh politikus Akbar Faizal, Hasto menyebut ada mobilisasi pemenangan Pilkada 2024 terutama di wilayah Sumatera Utara (Sumut), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

"Di dalam pilkada kami melihat ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik bukan kerajaan, tetapi Pak Jokowi mau menempatkan keluarganya itu terjadi dengan Bobby Nasution di Sumatera Utara, dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat," ungkap Hasto, dikutip di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

#Hasto #Jokowi #PartaiCokelat #SitiZuhro #Polri #pilkada #prabowo #presiden

20 Agustus 2024

KTP Warga DKI Dicatut Dukung Dharma Kun, Heru Budi Serahkan Langsung KPU

05 November 2023

Luhut Buka Suara, Gibran Disebut Tak Pantas Jadi Cawapres

01 Januari 2025

Belum Ditahan KPK, Hasto Akui Kantongi Kartu AS Iriana Jokowi

28 Oktober 2024

Nasib IKN Di Kabinet Merah Putih, Mensesneg: Kita Lihat Nanti

14 April 2025

PKB Ungkap Silaturahmi Menteri Kabinet ke Jokowi tak Dipolitisasi: Sekedar Halal Bi Halal

29 Januari 2025

Komisi X Soroti Usulan Izin Kampus Kelola Tambang: Khawatir Ada Konflik Kepentingan