Pengadaan motor untuk SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis menuai sorotan. Pemerintah menyebut untuk operasional, publik mempertanyakan urgensinya.
Tanggal: 8 April 2026
Pengadaan motor untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu polemik. Di satu sisi, pemerintah menyebut kendaraan tersebut sebagai penunjang operasional. Di sisi lain, publik mempertanyakan urgensi dan besaran anggarannya.
Pengadaan Diakui, Distribusi Belum Jalan
Berdasarkan keterangan Antara, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah merealisasikan pengadaan puluhan ribu unit motor untuk kebutuhan operasional SPPG.
Namun hingga saat ini, motor tersebut belum didistribusikan karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Jumlah dan Anggaran Jadi Sorotan
Laporan Infobanknews menyebut sekitar 21 ribu unit motor telah direalisasikan dari rencana pengadaan tahun anggaran 2025.
Isu ini semakin ramai setelah muncul klaim di media sosial soal jumlah yang disebut mencapai 70 ribu unit. Pemerintah membantah angka tersebut dan menegaskan informasi itu tidak benar.
Di sisi lain, sejumlah laporan media seperti Lentera Today menyoroti potensi nilai anggaran yang bisa mencapai ratusan miliar hingga mendekati Rp1 triliun, tergantung spesifikasi kendaraan.
Fungsi Operasional Dipertanyakan
Pemerintah menyatakan motor tersebut akan digunakan oleh kepala SPPG untuk mendukung mobilitas, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
Namun kritik muncul. Sejumlah kalangan menilai pengadaan kendaraan dalam jumlah besar belum tentu menjadi kebutuhan mendesak dalam program pemenuhan gizi.
Media seperti Suara.com mencatat bahwa perdebatan publik lebih banyak menyoroti prioritas anggaran, di tengah kebutuhan langsung seperti kualitas makanan dan distribusi yang merata.
Antara Efektivitas dan Persepsi Publik
Program MBG sejak awal dirancang sebagai intervensi besar untuk memperbaiki gizi anak. Namun implementasinya kini mulai diuji, termasuk dalam hal penggunaan anggaran.
Pengadaan motor SPPG menjadi contoh bagaimana kebijakan teknis dapat memicu pertanyaan publik, terutama jika tidak dikomunikasikan secara transparan.
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.