Enggan Tanggapi Sengketa Pilkada, Khofifah: Urusan Kuasa Hukum

Bagikan

Foto: Inilah.com/Vonita

Gubernur Jawa Timur terpilih Kofifah Indra Parawangsa enggan menggugat hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Gubernur Jawa Timur terpilih Kofifah Indra Parawangsa enggan menggugat hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengaku sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tim hukum Kofifa dan Emil Dardak.

"Saya mengerti. Saya serahkan saja pada tim hukum saya. Itu saja. Saya kerja saja," kata Khofifa di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Kofifah juga tidak berkomentar ketika ditanya tentang komunikasinya dengan tim hukum Tri Rismaharini Zahur Azhar Asmta (Gas Hans). Ia hanya menegaskan, seluruh keberatan Pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ditangani oleh kuasa hukum Mahkamah Konstitusi.

“Wis toh rek saya menyerahkan ke tim hukum,” ucapnya.

Diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (Jatim) 2024 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) menggugat hasil Pilkada Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dilihat dalam situs resmi MK, permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Jawa Timur itu masuk pada Rabu (11/12/2024) pukul 22.43 WIB. Adapun kuasa pemohon dari sengketa itu yakni Harli, Ronny Talapessy dan Alvon Kurnia Palma.

Gugatan itu didaftarkan secara daring dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Risma dan Gus Hans menggugat hasil Pilkada yang ditetapkan oleh KPU Daerah Jawa Timur.

#Sengketa #Pilkada #Khofifah #pilkada2024 #kuasahukum

21 Agustus 2023

Gibran Rakabuming Pakai Seragam Juru Parkir Jadi Sorotan Warga Solo

18 Mei 2024

Ungkap Ingin Melayani Rakyat, Prabowo Cerita Tentang Warga RI Di Forum Dunia

21 April 2025

PAN Nyatakan Dukung Prabowo di 2029, NasDem: Terlalu Dini Bicara Pilpres

05 Juni 2024

Bendum Nasdem Ungkap Surya Paloh Capek Kasus SYL Diseret Ke Partai

24 Januari 2025

KPK Diminta Siapkan Materi Anti Korupsi di Retreat Kepala Daerah Mendatang

05 November 2024

DKPP Tegaskan Penyelenggara Pemilu Harus Jaga Integritas