Hasto Mendekam di Rutan KPK, Puan Pastikan Kongres PDIP Bahas Posisi Sekjen Baru

Bagikan

Foto: idetimes.com

Diketahui bahwa persidangan mengenai kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih berlangsung

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa dalam kongres yang akan datang, pihaknya akan mengevaluasi jabatan Sekretaris Jendral partai, mengingat Hasto Kristiyanto sedang menjalani hukuman di fasilitas pemasyarakatan KPK. Tidak menutup kemungkinan, akan ada pemilihan Sekjen PDIP yang baru.

“Tentu saja (akan membahas sekjen), dalam kongres ada peremajaan struktur dari puncak hingga ke bawah,” jelas Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

Sayangnya, Puan tidak bersedia mengungkapkan kapan tepatnya kongres tersebut akan dilaksanakan. Dia juga tidak menginformasikan lokasi yang akan dipakai oleh para anggota dari partai banteng bermoncong putih itu.

“Kita tunggu saja. Belum (lokasi kongres). Lebaran dulu. Tunggu setelah lebaran,” ucapnya.

Diketahui bahwa persidangan mengenai kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih berlangsung.

Hasto didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa perintangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Jaksa menyebut Hasto berperan dalam memerintahkan Harun Masiku untuk menenggelamkan ponselnya saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020 serta memerintahkan Kusnadi untuk membuang ponselnya.

Selain itu, Hasto juga didakwa terlibat dalam pemberian suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap senilai Rp600 juta itu diberikan bersama-sama oleh advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku melalui mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio.

Menurut jaksa, suap tersebut bertujuan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Perbuatan Hasto didakwa sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

#Puan #Kongres #PDIP #Sekjen #Hasto #Rutan #KPK

22 April 2025

Airlangga Belum Lapor Hasil Negoisasi Tarif Impor Amerika Ke Prabowo

28 Februari 2024

Siap Eksekusi, Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Sudah Masuk Skenario Anggaran APBN

25 Agustus 2024

Sah! PKPU Pilkada Disahkan Sesuai Putusan MK

02 Januari 2025

PAN: Prabowo tak Usah Dengarkan Suara Sumbang Yang Memprovokasi Pemerintah

05 November 2024

DKPP Tegaskan Penyelenggara Pemilu Harus Jaga Integritas

25 Maret 2025

Tak Akan Pengaruh Dengan Penahanan Hasto, PDIP Tetap Gelar Kongres Bulan April