Minimalisir Pekerja Ilegal, Kementerian PPMI Gandeng Perguruan Tinggi dan Pemkot Solo

Bagikan

Foto: Inilahjateng/Dhessy Vitriana

Tiga negara yang memerlukan tenaga kerja dari Indonesia adalah Taiwan, Hongkong, dan Arab Saudi. "Tahun ini saya menargetkan 425 ribu dari 297 ribu pekerja

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menjalin kemitraan dengan Pemkot Solo serta Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo. Tujuan kolaborasi ini adalah untuk mengurangi jumlah pekerja ilegal.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan kehadirannya di Kota Solo karena ingin membangun hubungan sinergis dengan pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi. "Apa yang kita sinergikan adalah satu keinginan kita untuk mengisi peluang-peluang kerja terutama yang memiliki skill di luar negeri," kata Karding saat ditemui di UNS, pada Senin (14/4/2025).

Menurutnya, kerja sama dengan universitas dan Pemerintah Daerah ini dapat menurunkan angka pekerja ilegal yang berangkat ke luar negeri. "Pemda itu bisa membantu kita, satu, mensosialisasikan ini. Karena masalah utama perlindungan itu mereka berangkat secara ilegal," tambah Karding, merujuk kepada Inilahjateng.

Saat ini, Karding menyatakan terdapat permintaan sebanyak 1,7 juta pekerja untuk penempatan di luar negeri. Tahun ini, Kementerian PP2MI telah memberangkatkan 297 ribu pekerja migran. Masih ada 425 ribu pekerja yang direncanakan untuk diberangkatkan pada tahun 2025.

Tiga negara yang memerlukan tenaga kerja dari Indonesia adalah Taiwan, Hongkong, dan Arab Saudi. "Tahun ini saya menargetkan 425 ribu dari 297 ribu pekerja. Oleh karena itu, kita perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan pemda," ujarnya.

Karding melanjutkan, dengan adanya kerja sama tersebut, berarti akan ada persiapan sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk bekerja di luar negeri. Hal ini dilakukan dengan cara membangun dan menyediakan program vokasi serta pelatihan-pelatihan.

"Bentuk kerja sama yang paling utama adalah kita ingin menciptakan penyiapan sumber daya manusia yang skill luar negeri, tentu dengan membangun atau menyiapkan vokasi, pelatihan-pelatihan," imbuhnya.

Sementara itu, Rektor UNS, Hartono menyebut UNS mempunyai komitmen penuh untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

"Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kami siap terlibat aktif dalam berbagai program peningkatan literasi, pelatihan keahlian, riset kebijakan, serta advokasi dan pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya," pungkas Hartono.

#Kementerian #PPMI #PerguruanTinggi #Pemkot #Solo #Pekerja #Ilegal

15 Juli 2024

Nyaman Tinggal Di Bandung, Segini Besaran Biaya Hidupnya

25 Maret 2025

Jelang Idul Fitri, Polisi Siaga di Objek Vital Saat Jakarta

14 November 2023

Presiden Joko Widodo Bertemu Joe Biden, Apa Yang Dibahas?

05 November 2024

Kejagung Sebut Tak Ada Pemeriksaan Tom Lembong, Kuasa Hukum Minta Hal Ini

31 Juli 2024

Indonesia Kekurangan Dokter, Prabowo Rencana Kirim Mahasiswa Belajar ke Rusia

15 Juli 2024

Wow, Indikasi Korupsi Kuota Haji Bisa Menyasar Kemenag, Agen Travel hingga DPR