OJK Rilis Aturan Baru untuk Permudah dan Percepat Pembiayaan UMKM

Bagikan

Foto: Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. (Dok. OJK)

OJK Terbitkan Aturan Baru, UMKM Kini Bisa Dapat Pembiayaan Lebih Cepat dan Murah

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi ini ditujukan untuk menghadirkan pembiayaan yang lebih cepat, murah, dan mudah bagi pelaku UMKM, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa aturan ini merupakan salah satu langkah konkret untuk memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. “Kami ingin memastikan UMKM bisa lebih cepat mendapatkan akses pembiayaan, dengan biaya yang wajar, dan prosedur yang sederhana,” ujarnya.

Lingkup Lembaga Keuangan

POJK ini berlaku tidak hanya bagi bank umum, tetapi juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah, serta lembaga keuangan nonbank (LKNB). Lembaga tersebut meliputi perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, fintech pendanaan bersama, hingga perusahaan pegadaian. Selain itu, lembaga khusus seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga termasuk dalam cakupan aturan ini.

Poin-Poin Penting Aturan

Beberapa kebijakan utama yang diatur dalam POJK 19/2025 antara lain:

Penyederhanaan syarat dan penilaian kelayakan pembiayaan UMKM.

Skema pembiayaan disesuaikan dengan karakter usaha dan kebutuhan pelaku UMKM.

Proses bisnis dipercepat, termasuk penggunaan Pemeringkat Kredit Alternatif (Peka) berbasis data non-tradisional.

Biaya pembiayaan yang wajar agar tidak membebani UMKM.

Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi dan percepatan layanan.

Kolaborasi antar lembaga keuangan guna memperluas akses pembiayaan.

Perlindungan konsumen dan literasi keuangan sebagai bagian dari ekosistem yang sehat.

Dorongan Bagi Ekonomi

Menurut OJK, langkah ini juga diambil karena realisasi kredit UMKM dalam beberapa waktu terakhir terpantau belum optimal. Dengan aturan baru, diharapkan lembaga keuangan lebih proaktif menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Regulasi ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada September 2025, dan OJK memastikan akan melakukan pengawasan serta evaluasi agar implementasinya sesuai tujuan.

#OJK #Rilis #Aturan #Percepat #Pembiayaan #UMKM

17 Maret 2026

Iran Naikkan Upah Minimum Lebih dari 60 Persen di Tengah Ketegangan Perang dan Inflasi Tinggi

15 September 2025

Sri Prakash Lohia, Bos Indorama: Menguak Kerajaan Bisnis dari Purwakarta ke Puncak Dunia Industri

18 Maret 2026

Harga Minyak Dunia Melonjak Mendekati USD 110, Dipicu Ketegangan Iran–Israel

19 Juli 2025

Tom Lembong: Sosok Visioner di Balik Transformasi Ekonomi Digital Indonesia

15 Maret 2026

Peringatan Hari Hak Konsumen Sedunia, Momentum Tingkatkan Perlindungan Konsumen

30 April 2025

Hery Gunardi Optimis Tarif Trump tak Bakal Berdampak Signifikan terhadap Bisnis BRI